Ijazah Gibran: MA Batalkan Suket Penyetaraan

JAKARTA — Ijazah Gibran menjadi pokok putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan putusan lengkap diunggah pada Selasa (10/11/2026). MA juga memerintahkan penerbit surat untuk mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Putusan itu menyatakan dokumen akademik yang menjadi dasar penyetaraan hanya menerangkan kehadiran dan nilai, bukan bukti bahwa Gibran menamatkan pendidikan setara SMA. Dampaknya, status surat keterangan yang selama ini menjadi objek sengketa dinyatakan batal oleh MA.

MA menilai dokumen tidak membuktikan kelulusan

Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, majelis mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT sekaligus menyatakan batal surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat yang dibatalkan bernomor 9149/D.D1/KS/2019. MA mewajibkan tergugat mencabut dokumen tersebut. Putusan perkara itu ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang dipimpin Prof. Yulius.

Majelis memeriksa dasar penerbitan surat berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Dokumen itu, menurut pertimbangan MA, hanya memuat keterangan kehadiran dalam kegiatan akademik dan penjelasan nilai. Keduanya tidak menunjukkan bahwa pemiliknya berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

MA menegaskan dalam putusannya: “tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis majelis.

Karena tidak ada bukti kelulusan yang mendukung penyetaraan, majelis menilai penerbitan surat itu tidak cermat. MA menyebut tindakan tersebut melanggar asas kecermatan formal dalam penerbitan keputusan administrasi.

Putusan MK menjadi pertimbangan baru

MA juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang bertanggal 5 Oktober 2026. Majelis menilai putusan MK itu sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum dan berpengaruh terhadap objek sengketa.

Perubahan tersebut membuat MA mengesampingkan keberatan mengenai gugatan yang dinilai kedaluwarsa dan kurang pihak. Majelis mengutamakan keadilan substantif, yakni penilaian terhadap pokok persoalan, serta menerapkan asas ius curia novit. Asas itu berarti hakim dianggap mengetahui hukum yang berlaku.

MA juga menyatakan sengketa administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pihak dalam kontestasi. Menurut majelis, persoalannya berkaitan dengan kepentingan bangsa dan hak warga negara untuk memilih maupun dipilih.

Pengadilan, meski memiliki batas dalam menangani sengketa proses pemilu, dinilai tetap mempunyai kewenangan korektif dan remedial ketika menemukan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan terencana.

Yusril menyebut putusan sudah final

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA dan MK telah bersifat final. Ia menilai tidak ada lagi jalur hukum untuk mengubah putusan tersebut, termasuk peninjauan kembali atas putusan MA.

Yusril juga menyoroti kemungkinan dampaknya terhadap perkara yang bergulir di PTUN Jakarta. Menurut dia, sengketa di pengadilan itu berhadapan dengan objek yang sama, yakni surat penyetaraan yang sudah diputus MA.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima Gibran dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses PTUN. Yusril menyampaikan pandangannya mengenai konsekuensi putusan MA dan MK kepada presiden.

Bagi masyarakat, keputusan ini memperjelas bahwa surat penyetaraan pendidikan dapat dibatalkan ketika dasar kelulusannya dinilai tidak memadai. Perintah pencabutan kini tertuju kepada instansi yang menerbitkan dokumen. Yusril menegaskan, “Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’.”