Pemulihan Bencana Sumatra: 12 Pasar Aceh Belum Beroperasi

JAKARTA — Pemulihan bencana Sumatra belum tuntas: 12 pasar di Aceh masih belum beroperasi dan 17.504 hektare lahan pertanian di tiga provinsi belum selesai dipulihkan hingga 9 November 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan perkembangan itu di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).

Angka tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan dan pertanian belum sepenuhnya kembali, hampir setahun setelah bencana melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perbaikan juga masih berjalan pada rumah warga dan infrastruktur, sementara banjir susulan kembali mengganggu sejumlah wilayah.

Dari 210 pasar terdampak di tiga provinsi, 198 pasar atau sekitar 94 persen sudah beroperasi kembali. Seluruh 12 pasar yang tersisa berada di Aceh.

Pemulihan bencana Sumatra di pasar dan lahan

Di Aceh, 115 dari 127 pasar terdampak telah kembali buka. Sumatra Utara sudah memulihkan seluruh 57 pasar terdampak, sedangkan 26 pasar terdampak di Sumatra Barat juga telah beroperasi.

Tito mengatakan pemerintah meminta dukungan kementerian terkait untuk mempercepat perbaikan pasar yang tersisa. “Jadi PR (pekerjaan rumah) masih 12 (pasar) di Aceh. Ini kita minta Menteri Perdagangan (Budi Santoso) dibantu oleh Bapak Menteri PU (Dody Hanggodo) untuk membantu masalah pasar ini,” kata Tito.

Pasar yang belum beroperasi membatasi tempat warga berbelanja sekaligus ruang bagi pedagang untuk kembali menjalankan usahanya. Dampaknya beriringan dengan pemulihan pertanian yang belum merata, sehingga aktivitas ekonomi setempat masih bergantung pada penyelesaian perbaikan di masing-masing wilayah.

Total lahan pertanian terdampak mencapai 52.592 hektare. Hingga 9 November 2026, pemerintah telah memulihkan 35.088 hektare atau 66,7 persen. Sekitar 17.504 hektare masih belum tuntas.

Aceh mencatat lahan terdampak paling luas, yakni 31.464 hektare. Lebih dari 23 ribu hektare atau sekitar 76 persen telah selesai direkonstruksi. Tito menyebut lahan yang rusak berat membutuhkan penanganan khusus.

“Yang masih perlu kerja keras adalah yang rusak berat. Artinya yang timbunannya tinggi sekali, ada yang sampai 2 meter, saya lihat langsung,” ujar Tito.

Pemerintah masih menilai apakah lahan yang rusak berat akan dikembalikan menjadi sawah atau dialihkan ke komoditas lain. Tito mengatakan sebagian lokasi yang dikunjunginya sudah ditanami jagung dan bawang.

Di Sumatra Utara, hampir 99 persen dari 7.336 hektare lahan pertanian terdampak telah dipulihkan. Sumatra Barat telah menyelesaikan pemulihan seluruh 3.902 hektare lahan terdampak.

UMKM, rumah, dan infrastruktur masih ditangani

Pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat mencapai 88,89 persen di Aceh, 94,74 persen di Sumatra Utara, dan 100 persen di Sumatra Barat. Tito menyebut Kementerian UMKM mendukung pemulihan usaha, termasuk melalui anggaran untuk membantu pelaku usaha memperbaiki kegiatan ekonomi mereka.

“Ini upaya-upaya untuk memperbaiki lebih baik lagi, dengan ada anggaran yang sudah turun ke Kementerian UMKM, yang mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kita pelaku UMKM akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sektor perumahan juga menghadapi pekerjaan besar. Sebanyak 278.567 rumah mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat, termasuk rumah yang hanyut. Bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp15 juta diberikan untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi dengan total lebih dari Rp3 triliun. Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau 20.803 unit. Namun, sebagian warga masih tinggal di gedung masyarakat atau gedung pemerintah, termasuk di Kabupaten Bireuen, Aceh.

Pemerintah mencatat 26.761 penerima dana tunggu hunian di tiga provinsi. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang belum menempati huntara dan memilih tinggal bersama keluarga.

Kebutuhan hunian tetap (huntap) mencapai 57.027 unit. Sebanyak 9.123 unit masuk skema pembangunan di lokasi semula, yang disebut insitu. Sebanyak 10.660 keluarga memilih membangun rumah mandiri di lokasi pilihan mereka dengan bantuan Rp70 juta dalam dua tahap dari BNPB.

Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan huntap komunal sebanyak 16.906 unit. Tito berharap sekitar 7.000 unit dapat selesai tahun ini. “Tahun ini lebih kurang 7.000-an. Sampai dengan Desember mudah-mudahan selesai. Kalau enggak Desember, paling lambat Januari,” ujarnya.

Yayasan Buddha Tzu Chi mendukung pembangunan 2.603 unit huntap melalui skema gotong royong. Rinciannya, 804 unit berada di Sumatra Utara, 788 unit di Aceh, dan 39 unit di Sumatra Barat.

Kerusakan juga meliputi 1.183 jembatan dan 2.485 titik jalan. Pemerintah mencatat 137 ruas sungai terdampak sedimentasi dan kerusakan, serta sedimentasi di 38 muara yang menghambat aliran air.

Pembersihan kayu yang menutup aliran sungai telah mencapai 99 persen di Sumatra Barat dan sekitar 90 persen di Sumatra Utara. Di Aceh, progresnya sekitar 70 persen; pekerjaan tersisa terutama berada di Aceh Utara dan Aceh Timur.

Banjir susulan memperlambat pemulihan

Tantangan pemulihan bertambah karena banjir susulan. Tito mencatat 41 kejadian sepanjang April hingga Oktober 2026, terdiri dari 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat.

Bencana di tiga provinsi berdampak pada 53 kabupaten dan kota. Banjir susulan juga dilaporkan kembali menerjang sedikitnya 13 kabupaten dan kota, termasuk sejumlah wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Di Aceh, tumpukan kayu masih menghambat pembersihan aliran sungai, terutama di Aceh Utara dan Aceh Timur. Tito menggambarkan pekerjaan yang tersisa sebagai bagian penting dari penanganan banjir susulan. “Di Aceh, itu 70 persen, masih ada 30 persen lagi, terutama di daerah Aceh Utara, di Langkahan, kemudian di Longkop di Aceh Timur. Itu masih ada tumpukan-tumpukan kayu,” ujar Tito.