Imigrasi Banten Andalkan Timpora untuk Awasi WNA

SERANG — Imigrasi Banten memperkuat pengawasan warga negara asing melalui koordinasi lintas instansi dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Provinsi Banten 2026, Rabu. Langkah ini menyasar pemantauan keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah yang menjadi tujuan maupun jalur perlintasan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Banten Said Ismail mengatakan pertukaran informasi antarlembaga diperlukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan menjaga ketertiban masyarakat.

Timpora Banten dorong pertukaran informasi

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Banten Barron Ichsan menyampaikan pesan melalui Said dalam rapat bertema “Peran Timpora dalam Menanggapi Isu-Isu Aktual di Provinsi Banten”. Said memaparkan penguatan koordinasi sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran keimigrasian.

Menurut Said, Banten memiliki aktivitas industri, investasi, pelabuhan internasional, pariwisata, serta mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi itu membuat provinsi tersebut menjadi tujuan dan jalur perlintasan warga negara asing untuk berbagai kepentingan.

Karena itu, pengawasan tidak cukup mengandalkan satu instansi. Pertukaran informasi yang cepat dan berkelanjutan membantu anggota Timpora menindaklanjuti perkembangan terkait keberadaan maupun kegiatan WNA.

“Pengawasan terhadap orang asing memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas instansi. Pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan berkelanjutan penting untuk mendeteksi serta mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian maupun ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Said.

APOA dan data keimigrasian untuk deteksi dini

Dalam pemaparannya, Said membahas optimalisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), pemanfaatan layanan data keimigrasian, serta instrumen Subject of Interest (SOI). Ketiganya menjadi perangkat pendukung untuk deteksi dini dan pengawasan orang asing.

APOA digunakan dalam pelaporan orang asing, sementara layanan data keimigrasian dan SOI mendukung pemantauan. Rapat itu menempatkan pemanfaatan perangkat tersebut dalam kerangka koordinasi antarlembaga, bukan sebagai pengganti kerja bersama di lapangan.

Dampaknya terasa pada kemampuan instansi terkait untuk menyampaikan informasi dan merespons isu secara lebih terkoordinasi. Bagi masyarakat, pengawasan yang berjalan bersama dapat membantu mencegah pelanggaran keimigrasian berkembang menjadi persoalan keamanan dan ketertiban.

Rapat tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Subhan. Ia menyampaikan perspektif mengenai kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Imigrasi Banten berharap anggota Timpora meningkatkan komunikasi, pertukaran informasi, dan koordinasi untuk menindaklanjuti isu aktual terkait aktivitas WNA. Pembahasan rapat mencakup penguatan kerja lintas instansi sekaligus pemanfaatan APOA, layanan data keimigrasian, dan SOI.