Bareskrim Tetapkan Lima Tersangka TPPO, PMI Meninggal di Saudi

JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus TPPO PMI yang berujung pada meninggalnya seorang pekerja migran berinisial M di Arab Saudi pada Februari 2026.

Korban sebelumnya meminta pulang karena sakit, tetapi tidak diizinkan dan justru diduga mendapat tekanan. Kasus ini bermula dari tawaran kerja sebagai asisten rumah tangga pada 2024, dengan janji gaji 1.200 riyal.

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap perkara penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural ke luar negeri itu di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Polisi menyebut lima tersangka memiliki peran berbeda dalam perekrutan dan pengurusan keberangkatan korban.

TPPO PMI bermula dari tawaran kerja

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan M direkrut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Perekrutan berlangsung melalui beberapa pihak, dari perekrut lapangan dan sponsor hingga perusahaan pengurus dokumen serta visa.

Korban diberangkatkan pada 11 Agustus 2024. Tawaran gaji 1.200 riyal menjadi iming-iming pekerjaan tersebut, kata Yolanda dalam pemaparan kasus.

Pada November 2025, M menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa dirinya sakit serta ingin segera pulang. Namun, ia tidak dipulangkan. Menurut keterangan penyidikan yang disampaikan Yolanda, korban diduga menghadapi tekanan dan ancaman jika menolak melanjutkan pekerjaan.

Keluarga baru menerima kabar pada Februari 2026 bahwa M meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Lima tersangka punya peran berbeda

Polisi menetapkan M, AS, N, R, dan AN sebagai tersangka. M, seorang perempuan, diduga menjadi perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan kepada korban sebelum menyerahkannya kepada sponsor.

AS dan N disebut berperan sebagai sponsor. AS mengurus proses dan keberangkatan serta berkoordinasi dengan pihak terkait, sedangkan N membantu pengurusan dokumen dan perjalanan hingga pemberangkatan.

Dua tersangka lainnya terkait dengan PT Alfa Nusantara Perdana. R, yang menjabat komisaris, disebut mengoordinasikan pengurusan enjaz, sidik jari biometrik, dan penerbitan visa melalui perusahaan. AN, direktur utama perusahaan itu, diduga mengurus visa, termasuk memproses data paspor korban melalui sistem enjaz.

Dalam penyidikan, polisi mengamankan 6 unit ponsel, 2 unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan sindikat. Barang-barang itu menjadi bagian dari penyidikan terhadap alur perekrutan dan pengiriman korban.

Risiko kerja di luar jalur resmi

Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan atau tertahannya kepulangan. Penempatan non-prosedural dapat membuat pekerja migran berada dalam situasi kerja tanpa perlindungan yang memadai, sehingga lebih rentan menghadapi tekanan dan eksploitasi. Dalam perkara M, keluarga baru mengetahui korban meninggal setelah ia sebelumnya meminta pulang karena sakit.

Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi pemerintah. Ia menyebut penempatan ilegal dapat membawa pekerja ke kondisi rentan dan bahkan berujung pada hilangnya nyawa.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan kepolisian akan memproses pihak yang terlibat. “Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” kata Nurul.

Kelima tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidikan terhadap sindikat dan peran masing-masing tersangka berlanjut melalui proses hukum.