Dalam penyidikan, polisi mengamankan 6 unit ponsel, 2 unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan sindikat. Barang-barang itu menjadi bagian dari penyidikan terhadap alur perekrutan dan pengiriman korban.
Risiko kerja di luar jalur resmi
Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan atau tertahannya kepulangan. Penempatan non-prosedural dapat membuat pekerja migran berada dalam situasi kerja tanpa perlindungan yang memadai, sehingga lebih rentan menghadapi tekanan dan eksploitasi. Dalam perkara M, keluarga baru mengetahui korban meninggal setelah ia sebelumnya meminta pulang karena sakit.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi pemerintah. Ia menyebut penempatan ilegal dapat membawa pekerja ke kondisi rentan dan bahkan berujung pada hilangnya nyawa.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan kepolisian akan memproses pihak yang terlibat. “Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” kata Nurul.
Kelima tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidikan terhadap sindikat dan peran masing-masing tersangka berlanjut melalui proses hukum.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP