Hashim Ungkap 70 Ribu Petugas Dikerahkan Cegah Karhutla

“Visi Presiden Prabowo Subianto jelas. Keduanya harus diwujudkan,” ujar Hashim, merujuk pada aksi iklim dan pembangunan.

Pemerintah, kata dia, ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri bernilai tinggi. Pada saat yang sama, Indonesia mempercepat transisi ke energi lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi.

Hashim menegaskan pemerintah tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer. Ia juga menyampaikan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Energi bersih dan pendanaan iklim

Dalam rencana adaptasi nasional, pemerintah memprioritaskan ketahanan pangan dan air, kesehatan, serta ketangguhan wilayah pesisir. Hashim menyoroti hubungan laut dan iklim serta potensi penyimpanan karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun.

Untuk memperluas akses energi, pemerintah berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Hashim juga mengatakan Indonesia sedang menyusun undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim.

Ia meminta komitmen pendanaan dan transfer teknologi bisa dijalankan agar negara berkembang dapat memperkuat ketahanan iklim. Hashim menyebut komitmen negara maju memobilisasi US$300 miliar per tahun hingga 2035, serta peta jalan Baku to Belem yang mendorong pendanaan iklim US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang hingga 2035.

“Pembiayaan iklim harus dapat diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional,” ujar Hashim. Ia mengatakan Indonesia membuka berbagai jalur pembiayaan, termasuk melalui penerapan nilai ekonomi karbon.