Jumat, 13 November 2026 WIB
NASIONAL

Hashim Ungkap 70 Ribu Petugas Dikerahkan Cegah Karhutla

Hashim Ungkap 70 Ribu Petugas Dikerahkan Cegah Karhutla
Hashim Ungkap 70 Ribu Petugas Dikerahkan Cegah Karhutla

ANTALYA — Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia kini mengerahkan 70 ribu petugas kehutanan dan pemadam kebakaran untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), saat membahas tata kelola hutan di COP31, Antalya, Turki, Kamis (12/11). Jumlah itu naik dari 8 ribu orang.

Penambahan petugas dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian dari upaya menghadapi risiko kebakaran yang meningkat akibat El Nino berkepanjangan dan kekeringan. Dampaknya dapat meluas ke masyarakat, lingkungan, hingga negara tetangga melalui kabut asap lintas negara.

Hashim, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus pemimpin delegasi Indonesia, menyampaikan langkah penanganan itu dalam COP31 Leaders’ Summit. Ia mengatakan pemerintah memperkuat pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum.

70 ribu petugas untuk pencegahan karhutla

Menurut Hashim, lebih dari 25 ribu komunitas atau masyarakat lokal ikut terlibat mencegah kebakaran hutan. Pemerintah juga menambah jumlah petugas kehutanan dan pemadam kebakaran dari semula 8 ribu menjadi 70 ribu orang.

Perubahan jumlah itu menunjukkan skala pengerahan personel yang disampaikan pemerintah. Bagi warga yang tinggal dekat kawasan hutan, pencegahan kebakaran berkaitan langsung dengan risiko api dan asap, sementara kabut lintas negara turut menjadi perhatian dalam kerja sama regional.

“Kami bekerja sama secara erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak yang meluas, termasuk kabut asap lintas negara, melalui kerja sama yang berkelanjutan,” kata Hashim.

Ia juga menyebut penguatan kapasitas petugas, sistem peringatan dini, kawasan lindung, serta taman nasional. Pemerintah, menurut Hashim, berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk orangutan, gajah, dan harimau sumatra yang terancam punah.

Perhutanan sosial dan perlindungan hutan

Di forum yang sama, Hashim memaparkan program perhutanan sosial yang telah memberi lebih dari 1,4 juta keluarga akses pengelolaan terhadap lebih dari 8 juta hektare hutan. Ia juga menyebut hampir 400 hektare hutan adat telah ditetapkan, dengan sasaran mencapai 1,4 juta hektare hingga 2029.

Hashim turut menyinggung pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional serta penunjukan pimpinan lembaga itu. Ia mengatakan Indonesia berkomitmen melindungi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Visi Presiden Prabowo Subianto jelas. Keduanya harus diwujudkan,” ujar Hashim, merujuk pada aksi iklim dan pembangunan.

Pemerintah, kata dia, ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri bernilai tinggi. Pada saat yang sama, Indonesia mempercepat transisi ke energi lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi.

Hashim menegaskan pemerintah tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer. Ia juga menyampaikan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Energi bersih dan pendanaan iklim

Dalam rencana adaptasi nasional, pemerintah memprioritaskan ketahanan pangan dan air, kesehatan, serta ketangguhan wilayah pesisir. Hashim menyoroti hubungan laut dan iklim serta potensi penyimpanan karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun.

Untuk memperluas akses energi, pemerintah berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Hashim juga mengatakan Indonesia sedang menyusun undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim.

Ia meminta komitmen pendanaan dan transfer teknologi bisa dijalankan agar negara berkembang dapat memperkuat ketahanan iklim. Hashim menyebut komitmen negara maju memobilisasi US$300 miliar per tahun hingga 2035, serta peta jalan Baku to Belem yang mendorong pendanaan iklim US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang hingga 2035.

“Pembiayaan iklim harus dapat diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional,” ujar Hashim. Ia mengatakan Indonesia membuka berbagai jalur pembiayaan, termasuk melalui penerapan nilai ekonomi karbon.

(PE)

Iklan

Uji dirimuKuis Sejarah Hari Pahlawan: 10 Soal Pertempuran Surabaya 1945, Berapa Skormu? →
TRENDING LPDP 2027 Belum Dibuka: Status Tahap 2 2026, Timeline, Jenis Beasiswa, dan Syarat