Doni Akbar Desak Pertamina Siapkan Stok BBM Siaga

JAKARTA — Doni Akbar meminta Pertamina memperkuat stok BBM dan pemantauan digital setelah gangguan pasokan terjadi di sejumlah daerah pada Oktober 2026. Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai, langkah pencegahan harus berjalan sebelum antrean muncul di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026), Doni mengusulkan cadangan penyangga atau buffer stock di wilayah rawan. Ia juga meminta Pertamina memantau persediaan dari kilang sampai SPBU melalui sistem digital.

Doni Akbar soroti ketahanan stok BBM

Doni mengatakan, gangguan pasokan pada Oktober menunjukkan persoalan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan gejolak geopolitik. Kelangkaan yang berulang di beberapa daerah, menurut dia, juga menandakan distribusi perlu diperiksa.

Ia mengapresiasi kinerja keuangan Pertamina pada Semester I 2026. Namun, kinerja perusahaan yang dinilai solid belum menghapus masalah pasokan yang dirasakan warga di sejumlah daerah.

Antrean di SPBU dapat membuat warga kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari. Karena itu, usulan cadangan di wilayah rawan diarahkan untuk memberi ruang bagi Pertamina merespons gangguan pengiriman sebelum stok di tingkat pengecer menipis.

“Mitigasi perlu dilakukan sebelum antrean terjadi di SPBU. Pertamina perlu menyediakan buffer stok yang memadai, terutama di wilayah rawan, dengan dukungan digitalisasi pemantauan stok dari kilang, terminal, mobil tangki, hingga SPBU,” kata Doni.

Pemantauan digital untuk mendeteksi gangguan

Doni mengusulkan agar data persediaan masuk ke dasbor yang menunjukkan days of cover, yakni perkiraan ketahanan stok. Informasi itu perlu dipilah menurut jenis produk, provinsi, dan terminal agar kondisi pasokan dapat dipantau dengan lebih terarah.

Dasbor tersebut, menurut Doni, perlu dilengkapi ambang peringatan dini atau early warning system (EWS) serta catatan waktu respons. Dengan informasi itu, perubahan stok dapat segera terlihat dan petugas bisa mengetahui kapan tindak lanjut diperlukan.

Pemantauan juga berkaitan dengan dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Doni menilai, pola pembelian yang tidak wajar dapat lebih cepat dikenali jika catatan distribusi tersedia dan saling terhubung.