Doni Akbar Desak Pertamina Cegah BBM Langka lewat Stok Siaga

JAKARTA — Doni Akbar meminta Pertamina memperkuat stok BBM dan pemantauan digital setelah gangguan pasokan terjadi di sejumlah daerah pada Oktober 2026. Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai, langkah pencegahan harus berjalan sebelum antrean muncul di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026), Doni mengusulkan cadangan penyangga atau buffer stock di wilayah rawan. Ia juga meminta Pertamina memantau persediaan dari kilang sampai SPBU melalui sistem digital.

Doni Akbar soroti ketahanan stok BBM

Doni mengatakan, gangguan pasokan pada Oktober menunjukkan persoalan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan gejolak geopolitik. Kelangkaan yang berulang di beberapa daerah, menurut dia, juga menandakan distribusi perlu diperiksa.

Ia mengapresiasi kinerja keuangan Pertamina pada Semester I 2026. Namun, kinerja perusahaan yang dinilai solid belum menghapus masalah pasokan yang dirasakan warga di sejumlah daerah.

Antrean di SPBU dapat membuat warga kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari. Karena itu, usulan cadangan di wilayah rawan diarahkan untuk memberi ruang bagi Pertamina merespons gangguan pengiriman sebelum stok di tingkat pengecer menipis.

“Mitigasi perlu dilakukan sebelum antrean terjadi di SPBU. Pertamina perlu menyediakan buffer stok yang memadai, terutama di wilayah rawan, dengan dukungan digitalisasi pemantauan stok dari kilang, terminal, mobil tangki, hingga SPBU,” kata Doni.

Pemantauan digital untuk mendeteksi gangguan

Doni mengusulkan agar data persediaan masuk ke dasbor yang menunjukkan days of cover, yakni perkiraan ketahanan stok. Informasi itu perlu dipilah menurut jenis produk, provinsi, dan terminal agar kondisi pasokan dapat dipantau dengan lebih terarah.

Dasbor tersebut, menurut Doni, perlu dilengkapi ambang peringatan dini atau early warning system (EWS) serta catatan waktu respons. Dengan informasi itu, perubahan stok dapat segera terlihat dan petugas bisa mengetahui kapan tindak lanjut diperlukan.

Pemantauan juga berkaitan dengan dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Doni menilai, pola pembelian yang tidak wajar dapat lebih cepat dikenali jika catatan distribusi tersedia dan saling terhubung.

Dampaknya bagi masyarakat bukan hanya soal antrean. Sistem pemantauan yang mencakup perjalanan BBM dari kilang, terminal, mobil tangki, hingga SPBU dapat membantu menunjukkan di mana pasokan tersendat. Informasi itu juga menjadi dasar untuk menindaklanjuti penyimpangan distribusi, bukan sekadar menambah pasokan tanpa mengetahui titik masalah.

Armada dan keselamatan distribusi ikut diperhatikan

Doni meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri untuk menangani penyimpangan. Ia menekankan bahwa penindakan perlu bertumpu pada data yang akurat dan transparan.

Ia juga menyarankan penambahan dan optimalisasi armada darat serta laut, penguatan kapasitas penyimpanan dan fasilitas terminal, lalu percepatan pengiriman dari terminal utama ke terminal akhir.

Untuk menambah kapasitas dalam waktu dekat, Pertamina dapat memakai mobil tangki melalui spot charter atau penyewaan untuk kebutuhan tertentu. Doni juga menyinggung perpanjangan usia mobil tangki hingga 12 tahun, tetapi mengingatkan bahwa pilihan itu memiliki risiko biaya dan keselamatan.

“Penambahan mobil tangki lewat spot charter dan perpanjangan usia mobil tangki hingga 12 tahun memang menambah kapasitas dalam jangka pendek, tetapi berisiko pada biaya dan keselamatan,” ujar Doni.

Usulan itu menempatkan ketersediaan stok, kecepatan distribusi, dan kondisi armada dalam satu rangkaian pengawasan. Langkah berikutnya bergantung pada bagaimana Pertamina menindaklanjuti penguatan cadangan dan pemantauan yang diminta Doni.