HKI Desak Kepastian Investasi demi Target Ekonomi 8%

JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan investasi yang berlanjut sampai pembangunan pabrik dan perekrutan pekerja, kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana pada Kamis (12/11/2026). Ia meminta pemerintah kembali memusatkan perhatian pada ekonomi mulai Januari 2027.

Bagi industri, kepastian kebijakan dan pasokan energi berpengaruh langsung pada keputusan membangun fasilitas produksi. HKI menilai perhatian pemerintah yang tersita dinamika politik berisiko menghambat keputusan investasi.

HKI soroti kepastian investasi

Ma’ruf mengatakan penyelesaian persoalan politik perlu mengikuti mekanisme konstitusional agar pemerintah dan pelaku usaha dapat kembali berkonsentrasi pada agenda ekonomi. Fokus yang ia dorong mencakup penguatan industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf.

Keputusan investasi industri berskala besar, menurut Ma’ruf, memerlukan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang. Investor turut memperhitungkan risiko politik, kepastian regulasi, biaya energi, serta cepat atau lambatnya pemerintah mengambil keputusan.

“Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum,” katanya.

Dampaknya terasa pada rencana usaha yang bergantung pada pembangunan kawasan dan fasilitas produksi. Jika keputusan modal tertunda, pembangunan pabrik dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dari investasi juga berisiko ikut mundur.

Hambatan industri dan target 8%

HKI mengidentifikasi persoalan tata ruang, aturan pusat dan daerah yang belum selaras, serta keterbatasan infrastruktur logistik sebagai hambatan investasi. Organisasi itu juga menyoroti harga dan ketersediaan listrik serta gas untuk kegiatan industri.

“Target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap,” tegas Ma’ruf.