HKI Desak Kepastian Investasi demi Target Ekonomi 8%

HKI mendorong pemerintah mempercepat penanganan investasi lintas kementerian dengan pembagian kewenangan dan tenggat penyelesaian yang jelas. Evaluasi, menurut organisasi itu, perlu berpatokan pada hasil, bukan hanya pada proses.

HKI juga meminta percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian kendala tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi proyek sejak tahap perencanaan hingga pembangunan.

Pasokan energi pengaruhi biaya produksi

Ketersediaan energi menjadi perhatian lain bagi industri. Pasokan listrik dan gas yang terjamin dengan harga kompetitif dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi dan menjaga daya saing manufaktur Indonesia di pasar internasional.

“Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing,” ujar Ma’ruf.

Ketua Umum HKI itu juga mencontohkan Jepang sebagai negara yang, menurutnya, mampu menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri saat kepemimpinan berganti. Ia menilai Indonesia membutuhkan kelembagaan yang dapat menjaga agar perubahan politik tidak menghentikan investasi maupun aktivitas ekonomi.

Ma’ruf meminta para menteri yang menangani perekonomian menjaga koordinasi sehingga pergantian pejabat tidak membuat proses kebijakan kembali ke awal. Ia menekankan stabilitas politik perlu tercermin pada kepastian hukum, aturan yang konsisten, dan pemerintahan yang efektif.

HKI menilai keberhasilan investasi perlu terlihat dalam kegiatan ekonomi nyata, bukan berhenti pada pengumuman komitmen. Pembangunan pabrik, pekerjaan bagi tenaga kerja, kenaikan ekspor, dan keterlibatan usaha kecil serta menengah dalam rantai pasok menjadi ukuran yang disebut Ma’ruf.

“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia,” pungkas Ma’ruf.