Pajak Emiten Disiapkan, Pemerintah Bidik Daya Tarik Bursa

JAKARTA — Pajak emiten masuk dalam usulan reformasi pasar modal yang disiapkan pemerintah pada Kamis (12/11), dengan sasaran meningkatkan nilai perusahaan tercatat dan menarik minat investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan pemerintah menerima masukan dari pelaku pasar mengenai kebijakan di sektor ekonomi riil. Usulan itu belum menjadi keputusan final dan akan dibahas bersama kementerian serta lembaga terkait.

Pajak emiten dalam agenda reformasi

Dradjad menyebut masukan yang diterima mencakup perpajakan, biaya masuk, energi hijau, serta kebijakan di berbagai sektor ekonomi riil. Pemerintah akan mengkaji usulan tersebut melalui rapat koordinasi lintas instansi.

“Ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang biaya masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil,” ujar Dradjad di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Ia mengatakan pembahasan berikutnya akan melibatkan kementerian dan lembaga yang berwenang. Bentuk kebijakan perpajakan yang mungkin diterapkan belum ditetapkan pemerintah.

Belum ada keputusan. Namun, arah usulannya jelas: pemerintah ingin kebijakan ekonomi riil ikut memperkuat nilai perusahaan di bursa, bukan hanya mengubah aturan perdagangan saham.

Daya tarik emiten dan kepentingan investor

Pemerintah berharap perusahaan tercatat semakin menarik bagi investor yang mempertimbangkan penempatan modal. Jika kebijakan yang dibahas mendorong nilai perusahaan, dampaknya dapat terasa pada daya saing emiten dan minat terhadap pasar modal Indonesia.

Bagi investor, pembahasan ini masih berupa proses perumusan, bukan kepastian insentif atau perubahan pajak. Karena itu, keputusan investasi belum dapat didasarkan pada kebijakan baru yang belum diumumkan. Rincian dan dampaknya baru akan lebih jelas setelah pemerintah menyelesaikan koordinasi lintas kementerian.

Pemerintah juga ingin reformasi pasar modal menjawab perhatian penyedia indeks global sekaligus meningkatkan mutu pasar secara lebih luas. Agenda itu menempatkan kebijakan ekonomi riil berdampingan dengan perbaikan transparansi dan pengawasan.

BEI dorong transparansi dan likuiditas

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik mengatakan bursa terus mempertegas kebijakan transparansi sebagai bagian dari reformasi. Ia menyebut penguatan juga diarahkan pada likuiditas dan efektivitas pengawasan.

“Memang reformasi pasar modal yang sudah dilakukan agar tetap secara konsisten dilakukan baik pada area peningkatan transparansi, meningkatkan likuiditas dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan,” ujar Jeffry.

Langkah bursa tersebut berjalan seiring pembahasan usulan pemerintah, tetapi keduanya memiliki fokus berbeda. BEI menekankan keterbukaan informasi, kelancaran transaksi, dan pengawasan; pemerintah mengkaji kebijakan ekonomi riil yang dapat menopang nilai emiten.

Rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi tahapan berikutnya bagi usulan pajak emiten. Hasil pembahasan itu akan menentukan apakah masukan sektor perpajakan dan bidang lain berubah menjadi kebijakan konkret.