JAKARTA — Penyadapan Prabowo menjadi perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka setelah polisi mengumumkan penyelidikan operasi pemantauan ilegal pada awal bulan ini. Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu target bersama sejumlah pejabat dan tokoh lain.
Kasus ini membuka ketegangan di lingkungan keamanan Indonesia dan memunculkan lagi pertanyaan tentang penggunaan alat penyadapan oleh aparat. Pemerintah juga memerintahkan penambahan 20.000 personel militer ke Jakarta sebagai langkah berjaga-jaga.
Para penyidik menduga komunikasi para target disadap tanpa izin yang semestinya pada 2025 dan 2026. Mereka juga menyelidiki dugaan penghapusan catatan operasi tersebut.
Penyadapan Prabowo meluas ke banyak kalangan
Kepala Polri yang baru, Suyudi Ario Seto, menjelaskan jangkauan sasaran saat berbicara di hadapan panel parlemen pekan ini. Sasaran yang disebut mencakup lingkungan istana, kementerian, lembaga negara, anggota parlemen, tokoh partai politik, gubernur, pejabat antikorupsi, aktivis, hingga mahasiswa.
Komisi parlemen sedang menelusuri motif operasi itu dan memeriksa kemungkinan keterlibatan pejabat senior lain. Kepolisian juga membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana terkait pengkhianatan.
Amnesty International meminta penyelidikan menguji apakah penyadapan dipakai untuk menekan pengkritik pemerintah dan mengikis kebebasan sipil. Isu itu membuat perkara ini melampaui persoalan prosedur teknis: hasil penyelidikan dapat menentukan apakah pengawasan aparat berjalan sesuai hukum atau dipakai untuk kepentingan politik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyadapan tanpa izin. Namun, aturan lain membolehkan pemantauan untuk kepentingan tertentu dalam penegakan hukum dan intelijen. Yohanes Sulaiman, profesor madya di Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan aturan penyadapan oleh aparat masih memiliki celah.
“Penggunaan pengawasan sebenarnya cukup luas,” kata Sulaiman. Ia menilai aturan yang ada kerap diabaikan karena belum ada ketentuan khusus mengenai penyadapan, terutama oleh lembaga penegak hukum. Menurutnya, polisi dan intelijen pada praktiknya dapat bergerak dengan batasan yang tidak cukup kuat.
Jaringan lama ikut terseret
Salah satu perwira yang ditangkap adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo. Listyo menjadi kepala staf presiden pada Oktober, hanya beberapa pekan sebelum skandal ini mencuat. Ia pernah ditunjuk sebagai Kapolri oleh Joko Widodo pada 2021 dan lama dianggap dekat dengan mantan presiden itu.
Gatra Priyandita, analis senior di Australian Strategic Policy Institute, menilai skala dugaan operasi dan kemungkinan penyadapan dilakukan di luar prosedur hukum membuat kasus ini sangat penting. Targetnya, menurut keterangan yang disampaikan kepada parlemen, bahkan mencakup presiden yang sedang menjabat.
Pengawasan politik oleh aparat bukan isu baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, lembaga intelijen berperan mengawasi lawan politik dan menekan perbedaan pendapat. Rezim itu runtuh pada 1998, tetapi kontroversi penyadapan terus muncul setelah demokratisasi.
Pada 1999, rekaman percakapan telepon Presiden BJ Habibie yang bocor memicu kekhawatiran tentang pengawasan di lingkungan istana. Pada 2024, satuan antiteror Densus 88 diketahui memantau Wakil Jaksa Agung Febrie Adriansyah ketika ia mengawasi penyidikan korupsi besar.
Perkara terbaru juga memperuncing ketegangan antara Prabowo dan Jokowi. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo berupaya memperkuat kendali atas lembaga politik dan keamanan. Para pengkritik menilai langkahnya turut memperluas peran militer dalam pemerintahan sipil melalui perubahan aturan yang membuka jabatan sipil bagi personel militer.
Namun, Prabowo memimpin lembaga keamanan yang sebagian jejaring dan pimpinan seniornya terbentuk pada masa Jokowi. Aliansi keduanya membantu kemenangan Prabowo, tetapi juga membuat pemerintahan baru berjalan bersama pejabat dan jaringan politik yang tumbuh selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sekaligus wakil presiden, mengundurkan diri pada Kamis di tengah kontroversi tentang riwayat pendidikannya.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyatakan kualifikasi sekolah menengahnya di luar negeri tidak memenuhi ketentuan hukum pencalonan wakil presiden dan keliru diterima penyelenggara pemilu. Pemeriksaan kredensial itu disebut tidak berkaitan dengan penyelidikan penyadapan.
Perombakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir juga dipandang sebagai upaya Prabowo memperkuat kendali, khususnya terhadap sebagian loyalis Jokowi. Priyandita mengingatkan bahwa kendali politik yang menguat belum tentu berarti kendali penuh atas lembaga dengan jaringan internal warisan pemerintahan sebelumnya.
Kasus ini dapat menguntungkan Prabowo bila penyelidikan melemahkan jaringan pesaing di kepolisian. Namun, pergantian satu kelompok loyalitas dengan kelompok lain tidak otomatis menyelesaikan persoalan dasar pengawasan aparat. Pemerintah telah memerintahkan penambahan 20.000 personel militer ke Jakarta sebagai langkah pencegahan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP