Penyadapan Prabowo Seret Empat Perwira Polri

Gatra Priyandita, analis senior di Australian Strategic Policy Institute, menilai skala dugaan operasi dan kemungkinan penyadapan dilakukan di luar prosedur hukum membuat kasus ini sangat penting. Targetnya, menurut keterangan yang disampaikan kepada parlemen, bahkan mencakup presiden yang sedang menjabat.

Pengawasan politik oleh aparat bukan isu baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, lembaga intelijen berperan mengawasi lawan politik dan menekan perbedaan pendapat. Rezim itu runtuh pada 1998, tetapi kontroversi penyadapan terus muncul setelah demokratisasi.

Pada 1999, rekaman percakapan telepon Presiden BJ Habibie yang bocor memicu kekhawatiran tentang pengawasan di lingkungan istana. Pada 2024, satuan antiteror Densus 88 diketahui memantau Wakil Jaksa Agung Febrie Adriansyah ketika ia mengawasi penyidikan korupsi besar.

Perkara terbaru juga memperuncing ketegangan antara Prabowo dan Jokowi. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo berupaya memperkuat kendali atas lembaga politik dan keamanan. Para pengkritik menilai langkahnya turut memperluas peran militer dalam pemerintahan sipil melalui perubahan aturan yang membuka jabatan sipil bagi personel militer.

Namun, Prabowo memimpin lembaga keamanan yang sebagian jejaring dan pimpinan seniornya terbentuk pada masa Jokowi. Aliansi keduanya membantu kemenangan Prabowo, tetapi juga membuat pemerintahan baru berjalan bersama pejabat dan jaringan politik yang tumbuh selama satu dekade pemerintahan Jokowi.

Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sekaligus wakil presiden, mengundurkan diri pada Kamis di tengah kontroversi tentang riwayat pendidikannya.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyatakan kualifikasi sekolah menengahnya di luar negeri tidak memenuhi ketentuan hukum pencalonan wakil presiden dan keliru diterima penyelenggara pemilu. Pemeriksaan kredensial itu disebut tidak berkaitan dengan penyelidikan penyadapan.

Perombakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir juga dipandang sebagai upaya Prabowo memperkuat kendali, khususnya terhadap sebagian loyalis Jokowi. Priyandita mengingatkan bahwa kendali politik yang menguat belum tentu berarti kendali penuh atas lembaga dengan jaringan internal warisan pemerintahan sebelumnya.

Kasus ini dapat menguntungkan Prabowo bila penyelidikan melemahkan jaringan pesaing di kepolisian. Namun, pergantian satu kelompok loyalitas dengan kelompok lain tidak otomatis menyelesaikan persoalan dasar pengawasan aparat. Pemerintah telah memerintahkan penambahan 20.000 personel militer ke Jakarta sebagai langkah pencegahan.