JAKARTA — Transfer ke daerah 2026 naik menjadi Rp 726,3 triliun setelah pemerintah menambahkan anggaran, termasuk Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perubahan itu dalam konferensi pers APBN pada Jumat (13/11).
Kenaikan pagu memperbesar dana yang dapat disalurkan pemerintah ke daerah untuk kebutuhan bencana maupun layanan publik. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan Rp 653,2 triliun, setara 90 persen dari pagu setelah revisi.
Tambahan untuk bencana dan kebutuhan daerah
Pagu awal transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun. Pemerintah kemudian menambah alokasi Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp 18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.
Suahasil mengatakan tambahan dana bencana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Sementara tambahan untuk kebutuhan nonbencana ditetapkan melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026.
“Di dalam APBN awal 2026 dialokasikan transfer ke daerah Rp 693 triliun, namun sejalan dengan berjalannya APBN 2026 ada tambahan-tambahan transfer ke daerah, tambahan Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera,” kata Suahasil.
Pemerintah juga menaikkan alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2027 menjadi Rp 735 triliun. Angka itu menjadi pagu untuk tahun anggaran berikutnya, berbeda dari pagu 2026 yang telah mengalami penyesuaian.
Dana mengalir ke layanan publik
Dari total penyaluran sampai Oktober, Rp 437,8 triliun berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Pemerintah menggunakan dana itu antara lain untuk pembayaran gaji serta pembiayaan 3 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
DBH cukai hasil tembakau dan DBH sawit juga membiayai 1 juta peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyaluran transfer dengan demikian berkaitan langsung dengan pembiayaan layanan dan perlindungan sosial di daerah.
Transfer khusus, yang mencakup dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, dan hibah daerah, telah mencapai Rp 140,4 triliun. Dana ini antara lain menopang bantuan operasional sekolah (BOS), 1,04 juta siswa kesetaraan, serta 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 1,68 juta guru.
Pemanfaatannya juga mencakup pembangunan 32.495 saluran air minum, penanganan 531 kilometer jalan, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD). Bagi warga, alokasi tersebut menyentuh kebutuhan sehari-hari, mulai dari akses air minum dan jalan hingga sekolah serta layanan rumah sakit.
Penyaluran dana desa, dana insentif, dana khusus, dan dana keistimewaan tercatat sebesar Rp 75,4 triliun. Rincian ini menunjukkan bahwa TKD mencakup beberapa jenis pembiayaan dengan penerima dan tujuan yang berbeda.
Suahasil menekankan bahwa transfer pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah perlu dipandang sebagai satu rangkaian intervensi kepada masyarakat. “APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sampai Oktober 2026, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 653,2 triliun atau 90 persen dari pagu setelah revisi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP