Jaksa KPK Ungkap Bukti yang Menguatkan Vonis Pejabat Bea Cukai

JAKARTA — Jaksa KPK M Takdir Subhan menyebut pengamatan hakim menjadi salah satu alat bukti yang menguatkan vonis tiga pejabat Bea Cukai dalam perkara suap PT BlueRay Cargo. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara 6 hingga 9 tahun dalam putusan yang disampaikan hakim.

Putusan itu juga memuat denda dan uang pengganti. Bagi perkara ini, konsekuensinya bukan hanya hukuman badan: hakim turut membebankan pengembalian uang yang dinilai dinikmati para terdakwa.

Takdir menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim pada Kamis (13/11/2026). Ia mengatakan jaksa mencermati pertimbangan hakim, termasuk soal aliran uang suap kepada sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas putusan majelis hakim. Kami pun yakin, salah satu alat bukti yang juga menguatkan dan menjadi dasar putusan atas tuntutan tim JPU yaitu alat bukti berupa pengamatan hakim,” ujar Takdir kepada wartawan.

Aliran Rp 61,7 miliar jadi perhatian

Jaksa menyoroti pertimbangan hakim mengenai total suap Rp 61,7 miliar dari Jhon Field dan pihak lain. Menurut Takdir, uang itu sampai kepada sejumlah pihak yang tercatat dalam pembukuan penjualan PT BlueRay Cargo dengan kode “sales 2”.

Dalam catatan itu, kode BC1 disebut menerima Rp 3 miliar setiap bulan. Takdir mengatakan keterangan tersebut sejalan dengan analisis jaksa selama pembuktian, baik dalam persidangan Jhon Field dan pihak lain maupun perkara tiga pejabat Bea Cukai.

“Yang kami cermati, ada beberapa pertimbangan dari majelis hakim terkait total uang suap sebesar Rp 61,7 miliar dari Jhon Field dkk telah sampai pada para pihak yang disebutkan dalam catatan keuangan ‘sales 2’ Blueray, diantaranya kode BC1 yang tiap bulannya menerima Rp 3 miliar,” kata Takdir.

Jaksa juga menyebut hakim sependapat bahwa sebagian uang suap yang dikumpulkan Aditya dan Salisa digunakan untuk kebutuhan operasional para pejabat di Ditjen Bea Cukai. Pertimbangan itu menjadi salah satu dasar pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dampaknya langsung terasa pada nilai hukuman yang harus ditanggung para terdakwa. Uang pengganti menambah beban di luar denda dan masa penjara, sementara putusan mengenai aliran dana memperkuat upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang menerima suap.