Orlando Hamonangan Wajib Kembalikan Rp5,56 Miliar ke Negara

JAKARTA — Orlando Hamonangan wajib membayar uang pengganti Rp5,56 miliar setelah majelis hakim menyatakan mantan pejabat Bea Cukai itu bersalah melakukan korupsi. KPK menilai kewajiban tersebut penting untuk mengembalikan aset negara, sementara jaksa memiliki tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan.

Putusan itu menetapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. KPK mengapresiasi langkah tersebut karena penanganan perkara korupsi, menurut lembaga itu, perlu menyasar hasil kejahatan yang dinikmati pelaku, bukan hanya hukuman badan.

Uang pengganti untuk pemulihan aset negara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pembayaran uang pengganti menjadi bagian dari upaya pemulihan aset. Tujuannya mengembalikan kepada negara hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku.

“Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku,” kata Budi, Sabtu (14/11/2026).

Budi juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus memberi efek jera sekaligus memastikan aset negara dapat dipulihkan. Karena itu, pembayaran uang pengganti menjadi bagian penting dari konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dampaknya konkret bagi negara: putusan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memuat kewajiban mengembalikan uang. Nilai Rp5,56 miliar menjadi angka yang harus dipertanggungjawabkan Orlando melalui pidana tambahan tersebut.

Jaksa KPK menelaah putusan

Orlando Hamonangan, yang dikenal dengan nama Ocoy, pernah menjabat Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Majelis hakim menyatakan ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

KPK belum menyatakan sikap akhir atas putusan itu. Budi mengatakan Jaksa Penuntut Umum KPK akan memeriksa amar putusan dan pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan langkah berikutnya.

Jaksa punya tujuh hari. Batas waktu itu menjadi ruang bagi JPU untuk mencermati isi putusan sebelum memutuskan sikap terhadap hasil persidangan.

Perkara Orlando juga berada dalam rangkaian vonis terhadap pejabat Bea Cukai. Dalam laporan mengenai putusan para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, vonis yang dijatuhkan kepada tiga orang disebut berkisar enam hingga sembilan tahun. Jaksa KPK M Takdir Subhan menyatakan alat bukti, termasuk pengamatan hakim, menjadi salah satu dasar putusan.

Takdir juga menyebut majelis hakim mempertimbangkan aliran uang suap sebesar Rp61,7 miliar dari Jhon Field dan pihak lain kepada sejumlah pejabat. Dalam catatan keuangan “sales 2” BlueRay, kode BC1 disebut menerima Rp3 miliar setiap bulan.

Rincian itu merupakan konteks perkara para pejabat Bea Cukai, sementara kewajiban uang pengganti yang disoroti KPK dalam putusan Orlando tercatat sebesar Rp5,56 miliar.

JPU KPK kini mencermati amar dan pertimbangan hakim dalam batas waktu tujuh hari.