Bea Cukai: KPK Sebut Rp61,7 Miliar Mengalir ke Pejabat

JAKARTA — Kasus suap Bea Cukai kembali menyoroti aliran uang Rp61,7 miliar dari pengusaha cargo kepada sejumlah pejabat, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Takdir Suhan menyampaikan hal itu pada Jumat (13/11/2026), setelah majelis hakim menyatakan tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersalah.

Putusan tersebut berkaitan dengan perkara suap dan gratifikasi terkait importasi barang. KPK mengapresiasi pertimbangan hakim karena dinilai sejalan dengan alat bukti yang diajukan jaksa selama persidangan.

Putusan hakim menguatkan pembuktian KPK

Takdir mengatakan pertimbangan majelis hakim menguatkan pembuktian jaksa mengenai aliran uang dari pengusaha cargo John Field dan pihak lainnya kepada pejabat di lingkungan DJBC. Menurut dia, aliran itu juga mencapai Djaka, yang menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dan apresiasi atas putusan majelis hakim untuk terdakwa Rizal dkk,” kata Jaksa KPK M. Takdir Suhan pada Jumat (13/11/2026).

Takdir menyebut putusan itu menguatkan analisis tim jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian. Ia mengaitkan pertimbangan hakim dengan persidangan perkara John Field dan perkara Rizal beserta pihak lain.

“Hal ini tentu menguatkan seluruh Analisa Tim JPU selama proses pembuktian persidangan, baik ketika persidangan Jhon Field dkk termasuk persidangan Rizal dkk,” ujar Takdir.

Kasus suap Bea Cukai dan kebutuhan operasional

Rincian yang disampaikan KPK juga menyebut uang suap itu digunakan untuk kebutuhan operasional Djaka. Takdir mengatakan hakim sependapat bahwa sebagian uang yang dikumpulkan Aditya dan Salisa dipakai untuk keperluan tersebut.

Menurut Takdir, Djaka disebut meminta Rp500 juta setiap bulan untuk kebutuhan operasional. Pernyataan itu menjadi bagian dari uraian KPK mengenai bagaimana uang dari pengusaha cargo diduga mengalir di lingkungan DJBC.

“Majelis Hakim pun, juga sependapat bahwa uang suap dari Jhon Field yang dikumpulkan oleh Aditya dan Salisa, diantaranya dipergunakan untuk kebutuhan operasional dari Djaka Budhi Utama yang meminta Rp500 juta setiap bulannya,” ungkap Takdir.

Besaran aliran uang yang disebut KPK, Rp61,7 miliar, memberi gambaran skala perkara bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berurusan dengan proses importasi barang. Kasus ini menyangkut dugaan pemberian uang kepada pejabat kepabeanan, sementara putusan terhadap tiga mantan pejabat menunjukkan perkara telah diperiksa hingga tahap vonis.

KPK menyatakan putusan hakim mempertimbangkan bukti yang dihadirkan di persidangan. Perhatian jaksa kini tertuju pada penguatan pembuktian mengenai aliran uang dan penggunaannya, termasuk keterangan tentang permintaan biaya operasional bulanan.