Dedi Mulyadi Tegur Aktivis soal Foto Gibran yang Dibalik

BANDUNG — Dedi Mulyadi menegur sikap aktivis yang membalik foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan tanggapannya pada Sabtu (14/11), setelah aksi tersebut terjadi saat audiensi di DPRD Jabar.

Peristiwa itu memicu perdebatan tentang batas ekspresi politik di kantor pemerintahan. Dedi menilai kebebasan menyampaikan sikap tetap perlu menghormati tata krama, terutama ketika menyangkut atribut negara di ruang resmi.

Dedi soroti adab dalam demokrasi

Dedi mengatakan kritiknya tidak ditujukan kepada anggota DPRD Jawa Barat. Ia menyayangkan tindakan sejumlah aktivis yang dinilainya berlebihan dalam merespons dinamika politik terkait Gibran.

Menurut Dedi, setiap orang berhak menurunkan foto pejabat dengan sikap masing-masing. Namun, ia membedakan kebebasan pribadi dari tindakan yang dilakukan di ruang pengambilan keputusan pemerintah.

“Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang,” kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (14/11).

Ia menjelaskan ruang Badan Anggaran DPRD merupakan tempat legislatif dan eksekutif membahas serta mengambil keputusan mengenai anggaran daerah. Karena itu, menurutnya, penurunan foto di ruangan tersebut semestinya mengikuti prosedur kantor pemerintahan.

“Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” ujar Dedi.

Ada batasnya.

Dedi juga menyoroti cara foto itu diperlakukan setelah diturunkan. Ia mengatakan foto tersebut sempat dibawa dalam posisi terbalik, diletakkan terbalik di kursi, lalu ditinggalkan. Ia menyebut kejadian itu patut disesalkan.

Berlangsung setelah audiensi ditutup

Penjelasan dari pihak rombongan audiensi memberi konteks tentang urutan kejadian. Pimpinan rombongan, Andri P Kantaprawira, menyatakan penurunan pigura bukan agenda yang dirancang kelompok tersebut.

Menurut Andri, audiensi bersama pimpinan DPRD Jabar berlangsung pada Kamis (12/11), sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB. Kegiatan diawali dengan penyampaian pernyataan sikap Masyarakat Sipil Jawa Barat, lalu dilanjutkan penyerahan pigura foto Gibran sebagai aksi simbolis.

Andri menjelaskan, foto itu diturunkan setelah acara selesai, ketika peserta dan pimpinan DPRD melakukan sesi foto bersama. Ia menyebut tindakan tersebut dilakukan spontan oleh seorang peserta, bukan bagian dari rencana rombongan.

Perbedaan antara aksi simbolis yang direncanakan dan tindakan spontan itu penting untuk memahami tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, bagi masyarakat yang beraktivitas di kantor pemerintahan, polemik ini juga menyangkut cara menyampaikan protes tanpa mengabaikan aturan dan fungsi ruang publik resmi.

Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat telah memberikan penjelasan terbuka mengenai peristiwa tersebut. Ia mendorong pihak-pihak lain yang terlibat untuk melakukan hal serupa, sementara perdebatan mengenai penurunan foto Gibran kini berlanjut pada soal prosedur dan etika di lingkungan pemerintahan.