Bulog Wajib Serap Jagung Petani, HPP Dipatok Rp6.400 per Kg

PANGKALPINANG — Bulog wajib membeli jagung petani saat harga turun, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.400 per kg untuk jagung pipilan kering berkadar air 14% di gudang Bulog. Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026.

Pemerintah juga menetapkan HPP Rp5.500 per kg untuk jagung berkadar air 18-20% di tingkat petani. Sementara harga acuan jagung di tingkat peternak ditetapkan Rp5.800 per kg untuk kadar air 15%.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menyebut kebijakan itu menjaga keseimbangan harga bagi petani dan peternak. Petani mendapat kepastian harga saat pasar melemah, sedangkan peternak memperoleh acuan harga jagung untuk pakan.

HPP jagung menjadi batas bawah

Hermawan menjelaskan HPP menjadi harga dasar saat pemerintah melalui Perum Bulog membeli jagung dari petani. Angka itu berfungsi sebagai batas bawah, bukan batas atas harga jual.

Artinya, petani tetap boleh menjual jagung di atas HPP apabila harga pasar sedang baik. Peraturan Bapanas tidak menetapkan batas atas harga jual di tingkat petani.

“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi,” kata Hermawan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, pembelian jagung dari petani di bawah HPP tidak diperbolehkan. Pelaku usaha juga dilarang menjual jagung kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, harga acuan penjualan (HAP), maupun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Bulog ditugaskan menyerap minimal 1 juta ton

Kewajiban pembelian saat harga turun berjalan seiring penugasan Bulog untuk menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026. Penugasan itu tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 untuk mengisi Cadangan Jagung Pemerintah.

Cadangan tersebut akan disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, program itu mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.

Dampaknya langsung terasa pada dua sisi rantai pangan. Saat harga jagung jatuh, pembelian Bulog memberi petani batas harga agar tidak harus melepas hasil panen di bawah HPP. Ketika peternak membutuhkan bahan pakan, cadangan pemerintah dapat disalurkan melalui SPHP dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau,” ujar Hermawan.

Sanksi menanti pelaku usaha yang melanggar

Ketentuan harga dalam HPP, HAP, HET, serta program SPHP berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati atau wali kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar.

Sanksinya mencakup peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin berusaha, pencabutan izin, dan penarikan pangan pokok dari peredaran. Pengawasan juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim.

Jika pengawas menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, mereka akan melaporkannya kepada penyidik. Pelanggaran pidana dapat diancam penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Hermawan juga menyebut subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga harga pangan, bersamaan dengan penugasan penyerapan jagung dan sanksi bagi pelanggar. Pelaksanaan penyerapan Bulog dan penyaluran tambahan SPHP menjadi langkah berikutnya dalam menjaga pasokan bagi peternak sepanjang 2026.