Dampaknya langsung terasa pada dua sisi rantai pangan. Saat harga jagung jatuh, pembelian Bulog memberi petani batas harga agar tidak harus melepas hasil panen di bawah HPP. Ketika peternak membutuhkan bahan pakan, cadangan pemerintah dapat disalurkan melalui SPHP dengan harga acuan yang telah ditetapkan.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau,” ujar Hermawan.
Sanksi menanti pelaku usaha yang melanggar
Ketentuan harga dalam HPP, HAP, HET, serta program SPHP berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati atau wali kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar.
Sanksinya mencakup peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin berusaha, pencabutan izin, dan penarikan pangan pokok dari peredaran. Pengawasan juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim.
Jika pengawas menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, mereka akan melaporkannya kepada penyidik. Pelanggaran pidana dapat diancam penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Hermawan juga menyebut subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga harga pangan, bersamaan dengan penugasan penyerapan jagung dan sanksi bagi pelanggar. Pelaksanaan penyerapan Bulog dan penyaluran tambahan SPHP menjadi langkah berikutnya dalam menjaga pasokan bagi peternak sepanjang 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP