Langkah lain yang didorong ialah memperkuat kerja sama penegak hukum dengan tetap cermat dalam menangani perkara. Iljas mengapresiasi koordinasi Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berlangsung selama 9 tahun.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan menyebut Satgas Mafia Tanah perlu memprioritaskan perkara potensial, bukan kasus yang bersifat biasa atau umum. Ia menilai pilihan itu menunjukkan keseriusan dalam memberantas mafia tanah.
Rakor libatkan 414 peserta
Rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 12-13 November 2026. Sebanyak 414 peserta hadir, termasuk perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kantor wilayah BPN provinsi.
Dalam forum pembukaan, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta kejahatan alih fungsi lahan masuk dalam fokus pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Ia juga mendorong koordinasi diperluas hingga kabupaten dan kota, serta pencegahan dimulai dari tingkat desa.
Nusron menilai kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan tanah dapat membantu mengenali riwayat serta asal-usul tanah. Ia meminta kantor pertanahan bekerja bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memberi edukasi administrasi pertanahan kepada perangkat desa.
Di penutupan rakor, Hendra menyampaikan capaian 100 kasus selesai dari target operasi 120 kasus pada 2026. Penanganan itu menetapkan 151 tersangka dan menyelamatkan nilai kerugian Rp5.773.954.641.464.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP