Nusron Dorong Rakor Pertanahan Bahas Alih Fungsi Lahan

YOGYAKARTA — Nusron Wahid meminta kejahatan alih fungsi lahan menjadi fokus Rakor pertanahan saat membuka rapat koordinasi di Yogyakarta, Kamis (12/11). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu juga mendorong pencegahan diperluas sampai tingkat kabupaten dan desa.

Usulan tersebut terkait dengan temuan 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai izin dan aturan tata ruang. Nusron menilai penanganan perkara pertanahan perlu menyasar penggunaan lahan, bukan hanya soal kepemilikan atau penguasaan tanah.

Ia mengajukan dua langkah dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026. Pertama, rapat koordinasi digelar berjenjang hingga kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan. Kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan ke agenda pembahasan.

Nusron minta alih fungsi lahan jadi fokus

Dalam rapat itu, Nusron meminta pembahasan tidak berhenti pada land tenure, yakni penguasaan atau kepemilikan tanah. Ia ingin penanganan juga mencakup land use, yaitu penggunaan dan fungsi lahan.

Menurut Nusron, perubahan fungsi lahan secara sepihak dapat mengubah sawah menjadi kawasan perumahan, industri, atau peruntukan lain yang tidak sesuai ketentuan. Ia memperingatkan, lemahnya penindakan terhadap penggunaan tanah berisiko membuat lahan sawah terus berkurang.

“Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Dampaknya tidak berhenti pada sengketa tanah. Nusron mengaitkan penyusutan sawah dengan risiko ketergantungan pangan pada impor. Karena itu, penindakan alih fungsi lahan juga menyentuh kepentingan masyarakat terhadap ketersediaan pangan dan upaya menjaga kemandirian pangan.

Rakor pertanahan dimulai dari desa

Nusron menilai pencegahan perlu dimulai dari tingkat hulu, sebelum persoalan sampai ke Kementerian ATR/BPN. Kepala desa dan perangkatnya berperan dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan tanah.

Ia juga menyebut warga setempat memahami riwayat tanah dan persoalan yang pernah terjadi di wilayahnya. Pengetahuan itu, menurutnya, dapat membantu mengenali potensi masalah sejak awal.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Nusron meminta Kantor Pertanahan mengadakan edukasi administrasi pertanahan bagi perangkat desa. Pertemuan itu perlu melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan dapat berkoordinasi sejak awal.