YOGYAKARTA — Nusron Wahid meminta kejahatan alih fungsi lahan menjadi fokus Rakor pertanahan saat membuka rapat koordinasi di Yogyakarta, Kamis (12/11). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu juga mendorong pencegahan diperluas sampai tingkat kabupaten dan desa.
Usulan tersebut terkait dengan temuan 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai izin dan aturan tata ruang. Nusron menilai penanganan perkara pertanahan perlu menyasar penggunaan lahan, bukan hanya soal kepemilikan atau penguasaan tanah.
Ia mengajukan dua langkah dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026. Pertama, rapat koordinasi digelar berjenjang hingga kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan. Kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan ke agenda pembahasan.
Nusron minta alih fungsi lahan jadi fokus
Dalam rapat itu, Nusron meminta pembahasan tidak berhenti pada land tenure, yakni penguasaan atau kepemilikan tanah. Ia ingin penanganan juga mencakup land use, yaitu penggunaan dan fungsi lahan.
Menurut Nusron, perubahan fungsi lahan secara sepihak dapat mengubah sawah menjadi kawasan perumahan, industri, atau peruntukan lain yang tidak sesuai ketentuan. Ia memperingatkan, lemahnya penindakan terhadap penggunaan tanah berisiko membuat lahan sawah terus berkurang.
“Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Dampaknya tidak berhenti pada sengketa tanah. Nusron mengaitkan penyusutan sawah dengan risiko ketergantungan pangan pada impor. Karena itu, penindakan alih fungsi lahan juga menyentuh kepentingan masyarakat terhadap ketersediaan pangan dan upaya menjaga kemandirian pangan.
Rakor pertanahan dimulai dari desa
Nusron menilai pencegahan perlu dimulai dari tingkat hulu, sebelum persoalan sampai ke Kementerian ATR/BPN. Kepala desa dan perangkatnya berperan dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan tanah.
Ia juga menyebut warga setempat memahami riwayat tanah dan persoalan yang pernah terjadi di wilayahnya. Pengetahuan itu, menurutnya, dapat membantu mengenali potensi masalah sejak awal.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Nusron meminta Kantor Pertanahan mengadakan edukasi administrasi pertanahan bagi perangkat desa. Pertemuan itu perlu melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan dapat berkoordinasi sejak awal.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ,” ujar Nusron.
Rakor di tingkat daerah itu akan menindaklanjuti rekomendasi pertama Nusron, yang diminta berjalan pada tahun depan. Ia menginginkan koordinasi melibatkan kepala desa, petugas surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, serta Kantor Pertanahan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Nusron juga meminta kepala kantor wilayah BPN, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI memperkuat kerja sama hingga tingkat bawah. Ia menekankan pencegahan perlu dilakukan sejak dini, bukan hanya ketika perkara sudah masuk ke tahap penanganan.
Setelah membuka Rakor dengan pemukulan gong, Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan. Penghargaan diberikan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Nusron meminta koordinasi lintas lembaga diperkuat sampai ke daerah agar upaya pencegahan tidak berhenti di tingkat provinsi. “Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” katanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP