Mafia Tanah: 100 Kasus Tuntas, 151 Tersangka Ditetapkan

JAKARTA — Satgas Anti-Mafia Tanah menuntaskan 100 kasus dan menetapkan 151 tersangka dari target operasi 120 kasus pada 2026. Angka itu disampaikan saat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono menutup rapat koordinasi pencegahan tindak pidana pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11).

Penanganan itu juga menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi dan nilai kerugian Rp5.773.954.641.464. Pemerintah ingin hasil penindakan menjadi pijakan untuk mencegah kejahatan serupa, bukan sekadar menambah jumlah perkara yang terungkap.

Pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan dibacakan Iljas dalam penutupan rapat. Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah perlu diikuti pembenahan yang membuat sistem pertanahan lebih sulit disalahgunakan.

Mafia tanah dan pembenahan sistem

Dalam sambutannya, Iljas menyampaikan bahwa keberhasilan memberantas mafia tanah semestinya menjadi dasar membangun sistem yang lebih tangguh. Pemerintah, menurut pesan itu, perlu menelusuri penyebab kejahatan masih bisa terjadi, selain mengungkap pelaku dan menindak mereka.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Ia mengusulkan agar perkara yang sudah ditangani dipakai untuk membaca modus kejahatan sekaligus menemukan kelemahan tata kelola. Dengan begitu, hasil penegakan hukum dapat mendorong perbaikan proses, bukan berhenti pada penetapan tersangka.

Dampaknya langsung berkaitan dengan kepastian masyarakat atas data dan pelayanan pertanahan. Data yang lebih akurat, proses yang transparan, serta pengelolaan yang dapat ditelusuri dapat membantu mendeteksi penyimpangan lebih awal dan memperjelas pertanggungjawaban dalam layanan.

Data dan integritas pelayanan jadi perhatian

Iljas juga menyoroti kualitas data, integritas petugas, dan penggunaan teknologi dalam pelayanan. Digitalisasi, kata dia, perlu memperkuat keamanan data, meninggalkan jejak pemeriksaan, dan membantu mengenali potensi penyimpangan sejak dini.

Namun, teknologi saja tidak cukup. “Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.