KUR Perumahan Buka Modal hingga Rp100 Juta bagi UMKM

JAKARTA — KUR Perumahan memberi pelaku UMKM konstruksi akses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan, kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu. Skema ini menawarkan bunga 6 persen per tahun dan ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.

Kontraktor, pengembang perumahan, serta pemilik toko bangunan termasuk pihak yang dapat memanfaatkan program tersebut. Bagi mereka, akses modal dapat membantu membiayai kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pembangunan perumahan.

KUR Perumahan sasar usaha konstruksi

Maruarar menyampaikan penjelasan itu saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

“Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen,” ujar Maruarar.

Program ini memperluas sasaran pembiayaan perumahan dari pembeli rumah ke pelaku usaha yang mendukung pembangunan dan penyediaan hunian. Kontraktor dapat mengakses modal untuk kegiatan konstruksi, sedangkan toko bangunan dan pengembang juga masuk dalam kelompok yang disebut Menteri PKP.

Batas pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan menjadi ketentuan penting bagi usaha kecil yang membutuhkan modal tetapi memiliki keterbatasan jaminan. Skema tersebut menawarkan bunga 6 persen per tahun, sementara Maruarar menyebut subsidi bunga sebesar 5 persen bagi kelompok UMKM yang memenuhi kriteria.

Modal murah untuk pelaku usaha perumahan

Maruarar menyebut KUR Perumahan sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan akses pembiayaan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perumahan dan kegiatan usaha masyarakat.

Dampaknya bagi pelaku usaha terletak pada peluang memperoleh modal dengan beban bunga yang disubsidi dan tanpa agunan tambahan hingga batas pembiayaan yang ditetapkan. Kontraktor, pengembang, atau pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM dapat mempertimbangkan skema ini untuk mendukung aktivitas usahanya di bidang perumahan.

Akses modal yang lebih terjangkau juga berkaitan dengan rantai kegiatan perumahan. Usaha konstruksi membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan pekerjaan, sedangkan pengembang dan toko bangunan menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan penyediaan hunian. KUR Perumahan menyasar kelompok-kelompok tersebut, menurut penjelasan Menteri PKP.

Pemerintah juga menjalankan program lain untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah dan memperbaiki kondisi hunian. Program itu mencakup bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan rumah subsidi.

Program perumahan menyasar hunian dan usaha

Maruarar menekankan bahwa program perumahan tersebut perlu berjalan secara terpadu. Ia menyebut perbaikan rumah, pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perbaikan ekonomi sebagai bagian dari upaya yang saling berhubungan.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi, pemerintah juga menyediakan sejumlah insentif. Maruarar memaparkan bunga kredit 5 persen per tahun dan uang muka 1 persen.

Pemerintah turut memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif rumah subsidi ini berbeda dari KUR Perumahan yang menyasar pelaku UMKM konstruksi, meski keduanya menjadi bagian dari kebijakan di sektor perumahan.

Di luar program tersebut, akses pembiayaan formal bagi UMKM juga menjadi perhatian dalam sejumlah inisiatif lain. OJK Cirebon, misalnya, menyatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon menyiapkan pembiayaan berbunga rendah bagi UMKM, termasuk perempuan prasejahtera, pada 2027.

Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong pembiayaan tanpa bunga melalui Program Perintis Berdaya, yang menghubungkan pendampingan usaha dengan akses pembiayaan.

Skema-skema itu memiliki sasaran dan ketentuan masing-masing. KUR Perumahan secara khusus diarahkan kepada pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan, dengan pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan serta bunga 6 persen per tahun.

Pelaku usaha yang berminat perlu memastikan kesesuaian kriteria UMKM sebelum mengakses program. Pemerintah menyatakan skema ini ditujukan bagi kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan yang memenuhi ketentuan; pelaksanaannya menjadi langkah berikutnya bagi calon penerima pembiayaan.