KUR Perumahan Buka Modal hingga Rp100 Juta bagi UMKM

JAKARTA — KUR Perumahan memberi pelaku UMKM konstruksi akses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan, kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu. Skema ini menawarkan bunga 6 persen per tahun dan ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.

Kontraktor, pengembang perumahan, serta pemilik toko bangunan termasuk pihak yang dapat memanfaatkan program tersebut. Bagi mereka, akses modal dapat membantu membiayai kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pembangunan perumahan.

KUR Perumahan sasar usaha konstruksi

Maruarar menyampaikan penjelasan itu saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

“Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen,” ujar Maruarar.

Program ini memperluas sasaran pembiayaan perumahan dari pembeli rumah ke pelaku usaha yang mendukung pembangunan dan penyediaan hunian. Kontraktor dapat mengakses modal untuk kegiatan konstruksi, sedangkan toko bangunan dan pengembang juga masuk dalam kelompok yang disebut Menteri PKP.

Batas pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan menjadi ketentuan penting bagi usaha kecil yang membutuhkan modal tetapi memiliki keterbatasan jaminan. Skema tersebut menawarkan bunga 6 persen per tahun, sementara Maruarar menyebut subsidi bunga sebesar 5 persen bagi kelompok UMKM yang memenuhi kriteria.

Modal murah untuk pelaku usaha perumahan

Maruarar menyebut KUR Perumahan sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan akses pembiayaan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perumahan dan kegiatan usaha masyarakat.

Dampaknya bagi pelaku usaha terletak pada peluang memperoleh modal dengan beban bunga yang disubsidi dan tanpa agunan tambahan hingga batas pembiayaan yang ditetapkan. Kontraktor, pengembang, atau pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM dapat mempertimbangkan skema ini untuk mendukung aktivitas usahanya di bidang perumahan.

Akses modal yang lebih terjangkau juga berkaitan dengan rantai kegiatan perumahan. Usaha konstruksi membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan pekerjaan, sedangkan pengembang dan toko bangunan menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan penyediaan hunian. KUR Perumahan menyasar kelompok-kelompok tersebut, menurut penjelasan Menteri PKP.