KUR Perumahan Buka Modal hingga Rp100 Juta bagi UMKM

Pemerintah juga menjalankan program lain untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah dan memperbaiki kondisi hunian. Program itu mencakup bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan rumah subsidi.

Program perumahan menyasar hunian dan usaha

Maruarar menekankan bahwa program perumahan tersebut perlu berjalan secara terpadu. Ia menyebut perbaikan rumah, pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perbaikan ekonomi sebagai bagian dari upaya yang saling berhubungan.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi, pemerintah juga menyediakan sejumlah insentif. Maruarar memaparkan bunga kredit 5 persen per tahun dan uang muka 1 persen.

Pemerintah turut memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif rumah subsidi ini berbeda dari KUR Perumahan yang menyasar pelaku UMKM konstruksi, meski keduanya menjadi bagian dari kebijakan di sektor perumahan.

Di luar program tersebut, akses pembiayaan formal bagi UMKM juga menjadi perhatian dalam sejumlah inisiatif lain. OJK Cirebon, misalnya, menyatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon menyiapkan pembiayaan berbunga rendah bagi UMKM, termasuk perempuan prasejahtera, pada 2027.

Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong pembiayaan tanpa bunga melalui Program Perintis Berdaya, yang menghubungkan pendampingan usaha dengan akses pembiayaan.

Skema-skema itu memiliki sasaran dan ketentuan masing-masing. KUR Perumahan secara khusus diarahkan kepada pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan, dengan pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan serta bunga 6 persen per tahun.

Pelaku usaha yang berminat perlu memastikan kesesuaian kriteria UMKM sebelum mengakses program. Pemerintah menyatakan skema ini ditujukan bagi kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan yang memenuhi ketentuan; pelaksanaannya menjadi langkah berikutnya bagi calon penerima pembiayaan.