JAKARTA — Putusan MK soal peradilan militer sedang dipelajari TNI setelah Mahkamah Konstitusi meminta pembentuk undang-undang merevisi aturan itu dalam waktu dua tahun. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan respons tersebut di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Putusan itu menyangkut aturan yang menjadi dasar proses hukum bagi prajurit. MK menyatakan UU Peradilan Militer dapat kehilangan kekuatan hukum mengikat jika revisi tidak dilakukan sesuai tenggat yang ditetapkan.
Maruli mengatakan ia belum mendalami seluruh perjalanan undang-undang yang diuji. TNI, menurut dia, akan membahas dan mempelajari lebih jauh putusan tersebut.
“Kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut ya, karena memang saya tidak terlalu menanganinya, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari,” kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara.
MK beri tenggat revisi dua tahun
Permohonan yang dikabulkan MK tercatat dengan nomor 260/PUU-XXIII/2025. Uji materi itu menyasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk Pasal 9 angka 1 terkait frasa “tindak pidana”, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127.
Pemohon menguji ketentuan-ketentuan tersebut terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
Dalam putusan yang dibacakan di Jakarta pada Kamis, MK memerintahkan pembentuk undang-undang segera merevisi UU Peradilan Militer. Batas waktunya dua tahun sejak putusan dibacakan.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan, apabila perubahan tidak dilakukan dalam periode itu, undang-undang yang berlaku akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Tenggat tersebut memberi pekerjaan lanjutan bagi pembentuk undang-undang. Revisi akan menentukan bagaimana aturan peradilan militer disesuaikan dengan putusan MK, termasuk ketentuan yang menjadi objek pengujian. Bagi masyarakat, perubahan aturan ini berhubungan langsung dengan forum yang memeriksa perkara pidana ketika pelakunya adalah prajurit.
Maruli singgung beratnya sanksi di militer
Ketika ditanya mengenai mekanisme peradilan militer saat ini, Maruli mengatakan prajurit yang melanggar aturan pidana dapat menerima hukuman berat. Ia menyebut hukuman penjara seumur hidup sebagai salah satu contoh.
“Kita sudah di tentara berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain, saya pikir jarang,” ujar Maruli.
Ia juga menilai aturan hukum di lingkungan militer lebih keras dibandingkan peradilan umum yang berlaku bagi warga sipil. Namun, Maruli mengatakan ia masih perlu menelaah secara terperinci persoalan yang muncul dalam putusan MK.
Menurut Maruli, penelaahan lebih jauh dapat membantu memahami mengapa suatu perkara dinilai melanggar aturan, tetapi pengadilan menjatuhkan hukuman yang dianggap lebih rendah. Ia tidak merinci perkara tertentu ketika menyampaikan pandangan itu.
“Saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras. Ya, tetapi ada hal-hal yang mungkin ya kalau misalnya kita bisa mengikuti pengadilan tersebut mungkin kita bisa tahu oh kenapa nih terkesan ada pelanggaran seperti ini, tetapi pengadilan menghukum lebih rendah, tetapi nanti saya coba detailkan lagi,” ujar Maruli Simanjuntak.
Perbedaan forum peradilan dan beratnya sanksi menjadi bagian dari pembahasan yang mengiringi putusan tersebut. Untuk saat ini, Maruli menyatakan TNI masih akan mempelajari putusan, sementara tenggat revisi dua tahun telah ditetapkan MK. Pernyataan itu disampaikan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah