JAKARTA — Revitalisasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp 14,2 triliun baru mencakup 10.470 satuan pendidikan, kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian di Jakarta, Senin (16/11). Anggaran yang disepakati DPR dan pemerintah itu masih jauh dari target Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk memperbaiki 100 ribu satuan pendidikan pada 2027.
Selisih target itu menentukan seberapa luas perbaikan sekolah bisa menjangkau anak-anak di berbagai wilayah. Lalu meminta pemerintah memastikan program tidak hanya berjalan di Jawa dan Sumatera, tetapi juga memberi perhatian kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Anggaran menjangkau berbagai jenjang
Menurut Lalu, 10.470 satuan pendidikan yang masuk anggaran mencakup jenjang dari kelompok bermain hingga SMA dan SMK. Ia menyebut kesepakatan anggaran itu berasal dari rapat terakhir DPR bersama pemerintah.
“Jadi kalau Mendikdasmen mengatakan 100 ribu, ya tentu harapan kita semua bisa mencukupi 100 ribu. Karena dari rapat terakhir kemarin, baru diputuskan DPR bersama pemerintah sepakat menganggarkan sekitar Rp 14,2 triliun untuk 10.470 sekolah se-Indonesia,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Program tersebut menyasar sekolah dengan kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Perbaikan juga diperlukan untuk fasilitas belajar yang belum tersedia, termasuk MCK, perpustakaan, dan UKS.
“Revitalisasi itu ya dari seluruh satuan pendidikan, kemudian bagi sekolah-sekolah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah, kemudian sekolah yang MCK-nya juga belum ada bahkan, kemudian belum punya perpustakaan, UKS, dan sebagainya,” ujar Lalu.
Revitalisasi sekolah perlu menjangkau daerah 3T
Bagi murid dan guru, kondisi bangunan serta ketersediaan fasilitas ikut menentukan apakah kegiatan belajar dapat berlangsung dengan layak. Karena itu, jumlah sekolah yang masuk program bukan satu-satunya ukuran; penyebaran perbaikan juga berpengaruh pada akses layanan pendidikan di daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Lalu menegaskan pemerintah perlu menghindari kesenjangan antarwilayah. Ia meminta daerah 3T menjadi prioritas dan mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berpusat di Jawa maupun Sumatera.
“Prioritas di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal tentunya itu menjadi prioritas. Kami juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan revitalisasi ini tidak boleh ada ketimpangan, tidak boleh ada kesenjangan antarwilayah.
Kita tahu hari ini bahwa di daerah-daerah 3T sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan Jawa-sentris, jangan Sumatra-sentris, tetapi Indonesia Timur juga butuh perhatian,” tegas Lalu.
Ia juga menyampaikan harapan Presiden agar seluruh sekolah, dari jenjang paling rendah hingga menengah atas, memiliki kondisi yang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah tanpa fasilitas dasar pun termasuk dalam kebutuhan revitalisasi.
Target pemerintah berlanjut hingga 2029
Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan rencana mengusulkan anggaran untuk merevitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah berupaya menuntaskan program renovasi sekolah yang telah ditetapkan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk 2025 dan 2026 sebelum melanjutkan program tersebut.
Prabowo menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Untuk tahap anggaran yang disebut Lalu, cakupannya saat ini adalah 10.470 satuan pendidikan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah