Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Saksi Ungkap Biaya Tambahan Urus Izin Tinggal WNA: Rp 1 Juta Per Permohonan

Joko Mulyono bersaksi dalam perkara izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta
Joko Mulyono memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta

JAKARTA — Biaya izin tinggal WNA disebut bertambah Rp 1 juta per permohonan di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut kesaksian Joko Mulyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo itu mengatakan pungutan tambahan tersebut disampaikan ketika pengajuan izin belum selesai.

Kesaksian Joko berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ia bersaksi untuk terdakwa eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dkk.

Biaya izin tinggal WNA disebut per pengajuan

Dalam persidangan, jaksa menanyakan laporan tentang pengajuan yang belum disetujui. Joko menjawab bahwa ia pernah menemui Tessar Bayu Setyaji untuk menanyakan proses yang belum rampung.

Menurut Joko, Tessar menyampaikan ada biaya tambahan sekitar Rp 1 juta. Saat jaksa memastikan apakah tarif itu dikenakan per pengajuan atau per tenaga kerja asing, Joko menjawab bahwa pungutan berlaku untuk setiap permohonan dan setiap TKA.

Joko menyebut dirinya membayar Rp 80 juta sampai Rp 130 juta untuk pengurusan izin tinggal. Pembayaran itu berlangsung setiap satu atau dua bulan, mengikuti permintaan yang disampaikan kepadanya.

Ia mengatakan permintaan biaya tambahan disampaikan Tessar, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi. Adapun mekanisme pembayaran, kata Joko, disampaikan Juniadi Sri Priambudi kepada mantan karyawannya, Nur Adib.

Nur Adib kemudian melaporkan jumlah uang yang perlu dibayarkan sesuai permintaan atau laporan Juniadi. Joko menyebut nominal yang diminta bervariasi, yakni Rp 80 juta sampai Rp 130 juta.

Pembayaran tunai berlangsung hingga 2025

Menurut Joko, pembayaran dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer. Praktik itu berlangsung sejak pertengahan 2022 sampai pertengahan 2025.

Ia mengaku tidak mengingat jumlah keseluruhan uang yang telah dikeluarkan selama periode tersebut. Namun, Joko menyatakan pengajuan melalui aplikasi Molina biasanya disetujui setelah pembayaran biaya tambahan.

Kesaksian itu menggambarkan dampak langsung yang dituduhkan terhadap pemohon izin tinggal: biaya pengurusan bertambah di luar PNBP, sementara proses pengajuan disebut berkaitan dengan pembayaran. Bagi perusahaan yang mengurus izin untuk tenaga kerja asing, keterangan Joko menunjukkan bahwa nominal yang diminta dapat berubah dan pembayaran berulang mengikuti permintaan.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →