Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Saksi Ungkap Biaya Tambahan Urus Izin Tinggal WNA: Rp 1 Juta Per Permohonan

Joko Mulyono bersaksi dalam perkara izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta
Joko Mulyono memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta

JAKARTA — Biaya izin tinggal WNA disebut bertambah Rp 1 juta per permohonan di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut kesaksian Joko Mulyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo itu mengatakan pungutan tambahan tersebut disampaikan ketika pengajuan izin belum selesai.

Kesaksian Joko berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ia bersaksi untuk terdakwa eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dkk.

Biaya izin tinggal WNA disebut per pengajuan

Dalam persidangan, jaksa menanyakan laporan tentang pengajuan yang belum disetujui. Joko menjawab bahwa ia pernah menemui Tessar Bayu Setyaji untuk menanyakan proses yang belum rampung.

Menurut Joko, Tessar menyampaikan ada biaya tambahan sekitar Rp 1 juta. Saat jaksa memastikan apakah tarif itu dikenakan per pengajuan atau per tenaga kerja asing, Joko menjawab bahwa pungutan berlaku untuk setiap permohonan dan setiap TKA.

Joko menyebut dirinya membayar Rp 80 juta sampai Rp 130 juta untuk pengurusan izin tinggal. Pembayaran itu berlangsung setiap satu atau dua bulan, mengikuti permintaan yang disampaikan kepadanya.

Ia mengatakan permintaan biaya tambahan disampaikan Tessar, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi. Adapun mekanisme pembayaran, kata Joko, disampaikan Juniadi Sri Priambudi kepada mantan karyawannya, Nur Adib.

Nur Adib kemudian melaporkan jumlah uang yang perlu dibayarkan sesuai permintaan atau laporan Juniadi. Joko menyebut nominal yang diminta bervariasi, yakni Rp 80 juta sampai Rp 130 juta.

Pembayaran tunai berlangsung hingga 2025

Menurut Joko, pembayaran dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer. Praktik itu berlangsung sejak pertengahan 2022 sampai pertengahan 2025.

Ia mengaku tidak mengingat jumlah keseluruhan uang yang telah dikeluarkan selama periode tersebut. Namun, Joko menyatakan pengajuan melalui aplikasi Molina biasanya disetujui setelah pembayaran biaya tambahan.

Kesaksian itu menggambarkan dampak langsung yang dituduhkan terhadap pemohon izin tinggal: biaya pengurusan bertambah di luar PNBP, sementara proses pengajuan disebut berkaitan dengan pembayaran. Bagi perusahaan yang mengurus izin untuk tenaga kerja asing, keterangan Joko menunjukkan bahwa nominal yang diminta dapat berubah dan pembayaran berulang mengikuti permintaan.

Dakwaan menyebut total Rp 168,9 miliar

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan nilai total Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebut Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa menduga perbuatan itu dilakukan bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat imigrasi. Mereka yang disebut dalam dakwaan antara lain Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Menurut jaksa, pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen, atau tidak menerbitkannya. Jenis dokumen yang disebut mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP, serta perubahan administrasi alih status.

Jaksa juga menyebut sejumlah orang lain diperkaya dari perkara tersebut. Saffar diduga menerima Rp 500 juta, sedangkan Jaya disebut menerima Rp 6.532.584.769.

Tessar disebut menerima Rp 2.881.871.025 dan Bagus Rp 4.245.542.862. Juniadi disebut menerima Rp 16.307.366.374, sementara Gusti Benardiansyah disebut menerima Rp 50.965.111.560.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut total uang yang diberikan para pemohon dokumen keimigrasian mencapai Rp 168.972.869.901. Angka itu mencakup dugaan pembayaran untuk pengurusan izin tinggal dan alih status.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi

Jaksa turut mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000. Nilai itu disebut terdiri atas uang dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy.

Dalam uraian dakwaan, jaksa merinci uang yang diterima sebesar Rp 2.560.000.000. Saham yang tercatat atas nama terdakwa disebut bernilai Rp 31.381.119.000.

Rangkaian keterangan mengenai biaya per permohonan kini menjadi bagian dari pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Joko menyatakan pembayaran tunai yang ia ketahui berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →