Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Saksi Ungkap Biaya Tambahan Urus Izin Tinggal WNA: Rp 1 Juta Per Permohonan

Joko Mulyono bersaksi dalam perkara izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta
Joko Mulyono memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta

Dakwaan menyebut total Rp 168,9 miliar

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan nilai total Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebut Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa menduga perbuatan itu dilakukan bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat imigrasi. Mereka yang disebut dalam dakwaan antara lain Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Menurut jaksa, pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen, atau tidak menerbitkannya. Jenis dokumen yang disebut mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP, serta perubahan administrasi alih status.

Jaksa juga menyebut sejumlah orang lain diperkaya dari perkara tersebut. Saffar diduga menerima Rp 500 juta, sedangkan Jaya disebut menerima Rp 6.532.584.769.

Tessar disebut menerima Rp 2.881.871.025 dan Bagus Rp 4.245.542.862. Juniadi disebut menerima Rp 16.307.366.374, sementara Gusti Benardiansyah disebut menerima Rp 50.965.111.560.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut total uang yang diberikan para pemohon dokumen keimigrasian mencapai Rp 168.972.869.901. Angka itu mencakup dugaan pembayaran untuk pengurusan izin tinggal dan alih status.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi

Jaksa turut mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000. Nilai itu disebut terdiri atas uang dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy.

Dalam uraian dakwaan, jaksa merinci uang yang diterima sebesar Rp 2.560.000.000. Saham yang tercatat atas nama terdakwa disebut bernilai Rp 31.381.119.000.

Rangkaian keterangan mengenai biaya per permohonan kini menjadi bagian dari pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Joko menyatakan pembayaran tunai yang ia ketahui berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →