JAKARTA — Pemerintah Indonesia memantau kebijakan baru Amerika Serikat yang mewajibkan lisensi ekspor semikonduktor canggih ke Indonesia. Langkah Washington itu berpotensi mengganggu rantai pasok chip dan investasi pusat data di Tanah Air.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah akan mengkaji substansi kebijakan tersebut.
“Pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku industri dalam negeri untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap rantai pasok dan pengembangan industri teknologi domestik Indonesia,” tulisnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/11).
Departemen Perdagangan AS mengumumkan aturan itu pada Senin (16/11). Perusahaan wajib mengantongi lisensi sebelum mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.
Washington menilai kelima negara itu punya risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya. Tujuannya mencegah perusahaan Cina mengakses teknologi komputasi canggih AS melalui data center di negara ketiga.
Kebijakan ini muncul setelah pengawasan terhadap dugaan pengalihan chip AI Nvidia ke Cina melalui Asia Tenggara meningkat. Nama Megaspeed, perusahaan komputasi awan berbasis di Singapura, ikut jadi sorotan karena diduga menyalurkan chip Nvidia ke pelanggan di Cina.
Di Indonesia, anak usaha Megaspeed International Indonesia sempat disebut diperiksa. Namun Kepolisian Indonesia menyatakan belum melakukan penggeledahan terkait kasus itu.
Mulai Berlaku 2027, Investor Diminta Bersabar
Aturan baru itu memberikan tenggat bagi data center di luar AS yang melayani perusahaan berkantor pusat di Cina. Mereka harus memperoleh lisensi ekspor AS paling lambat pertengahan Februari 2027 agar bisa terus beroperasi.
Perusahaan yang berkantor pusat di AS dikecualikan dari kewajiban ini.
Ketidakpastian jadi masalah utama. Penasihat perusahaan AI berbasis di Singapura, Matthias Hendrichs, mengatakan proyek baru bisa tertunda hingga berbulan-bulan akibat proses perizinan yang belum jelas.
“Masalah yang lebih besar dalam jangka pendek adalah ketidakpastian. Jika Anda tidak bisa memastikan kepada pemberi pinjaman kapan chip akan tiba, pembiayaan pun tertunda,” kata Hendrichs.
Ia menambahkan, perusahaan tidak akan mudah berkomitmen menginvestasikan ratusan juta dolar AS untuk membangun data center tanpa kepastian pasokan chip. “Itu sebabnya kami melihat penundaan di banyak proyek,” ujarnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah