Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Baleg DPR Setujui RUU NTB-NTT, Pungutan Turis Asing Masuk Draf

Baleg DPR Setujui RUU NTB-NTT, Pungutan Turis Asing Masuk Draf
Baleg DPR Setujui RUU NTB-NTT, Pungutan Turis Asing Masuk Draf

JAKARTA — Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil penyusunan RUU Perubahan UU Provinsi NTB dan RUU Perubahan UU Provinsi NTT sebagai usulan inisiatif DPR. Persetujuan diambil dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Dua RUU itu kini masuk mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR. Isinya bukan perubahan menyeluruh, melainkan penyesuaian terbatas yang menyentuh potensi daerah.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan meminta persetujuan rapat setelah mendengar pandangan mini fraksi. Ia menyebut kedua RUU dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Fokus pada pariwisata dan pendapatan asli daerah

Ketua Panja RUU Provinsi NTB dan NTT Sturman Panjaitan mengatakan perubahan kedua undang-undang dilakukan secara terbatas. Arahnya memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata.

“Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang provinsi NTT, dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sturman dalam rapat.

Draf perubahan memuat ketentuan soal karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, dan sektor yang bisa dikembangkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Untuk NTB, karakteristik wilayah yang diatur mencakup kawasan pesisir dan pantai, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, taman nasional, hingga kawasan pelawangan yang menjadi bagian dari potensi strategis pariwisata.

NTT mendapat cakupan berbeda. Wilayahnya meliputi kawasan pesisir, pantai, pegunungan, perbukitan, taman nasional, kepulauan, sampai kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.

Obligasi daerah hingga pungutan wisatawan asing

Pasal 5 draf perubahan membuka jalan bagi pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan lain di luar dukungan pemerintah pusat. Sumbernya beragam, dari penerbitan obligasi daerah sampai dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Khusus NTB, pemda dapat memungut biaya dari wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam. Daerah juga bisa menerima bantuan pihak nonpemerintah dan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

“Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, menerima bantuan dari pihak non-pemerintah, menerima dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Sturman saat membacakan laporan Panja.

Ketentuan serupa masuk dalam draf perubahan UU Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT dapat menerima kontribusi dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta menerbitkan instrumen pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan lebih rinci soal sumber pendanaan itu akan dituangkan lewat peraturan daerah masing-masing provinsi.

Batas dua tahun untuk aturan turunan

Panja juga menyepakati penambahan ketentuan soal batas waktu pembentukan peraturan sebagai tindak lanjut perubahan kedua undang-undang tersebut.

“Panja menambahkan ketentuan mengenai limitasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan,” ujar Sturman.

Sebelumnya, Panja menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026. Pembahasan materi kedua RUU dilanjutkan intensif dalam rapat Panja pada 17 November 2026.

Bagi warga NTB dan NTT, perubahan ini berpotensi mengubah cara daerah mengumpulkan uang. Pungutan terhadap wisatawan asing dan obligasi daerah memberi ruang fiskal lebih luas, tetapi penerapannya bergantung pada peraturan daerah yang belum disusun.

Pelaku usaha pariwisata di dua provinsi juga perlu mencermati klausul dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut masuk dalam skema pendanaan yang diatur.

Sementara itu, tenggat dua tahun membuat pemerintah daerah punya patokan jelas untuk menerbitkan aturan turunan. Tanpa perda, ketentuan soal pungutan dan obligasi daerah tidak bisa dijalankan.

Kedua RUU selanjutnya diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR. Sturman menyebut perubahan terbatas ini menyasar peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat di dua provinsi.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →