ACEH — Banjir susulan dan longsor kembali menerjang Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bencana hidrometeorologi itu melanda tujuh kabupaten dan satu kota, dengan Aceh Tamiang menanggung dampak paling luas.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir merendam delapan kecamatan dan membuat 5.785 kepala keluarga atau 18.158 jiwa terdampak. Sebanyak 1.423 KK atau 5.088 jiwa di antaranya mengungsi.
Delapan wilayah dan korban jiwa
Selain Aceh Tamiang, bencana menerjang Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Kota Subulussalam.
Korban meninggal tercatat satu orang. Seorang balita meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
Laporan Pusdalops BNPB periode 14–15 November 2026 menyebut delapan kecamatan di Aceh Tamiang yang terendam, yaitu Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Air merendam 885 rumah dan 158 hektare sawah. Enam ruas jalan juga terputus, memotong akses warga antarwilayah.
Di Kota Subulussalam, luapan Sungai Lae Souraya dan Rikit sejak 12 November 2026 berdampak pada 1.897 KK atau 7.703 jiwa. Sebanyak 70 KK atau 278 jiwa mengungsi dan 654 rumah terendam dengan ketinggian 30–100 sentimeter.
Pemkot Subulussalam menetapkan status tanggap darurat pada 6–19 November 2026 dan berencana memperpanjangnya sesuai kondisi lapangan.
Wilayah lain juga tercatat. Aceh Singkil melaporkan 27 KK atau 124 jiwa terdampak di Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu, dengan 27 rumah, 10 titik jalan, dan satu jembatan kayu rusak.
Aceh Tenggara mencatat 503 KK atau 1.697 jiwa terdampak di tujuh kecamatan, disertai kerusakan lahan pertanian, ternak, jalan, pasar, dan jembatan. Di Aceh Utara, sembilan desa di Kecamatan Pirak Timu terendam setinggi 20–50 sentimeter.
Di Aceh Barat, debit air Daerah Aliran Sungai Krueng Meureubo naik dan mengancam Kecamatan Pante Ceureumen serta Sungai Mas.
Banjir juga sempat merendam tiga desa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan berdampak pada 155 KK atau 694 jiwa. Air di sana kini sudah surut.
Siaga darurat sampai 31 Januari 2027
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang dikenal sebagai Mualem, menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Keputusan itu mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 dan prediksi curah hujan dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda BMKG.
Mualem meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memantau kondisi kabupaten/kota selama 24 jam serta segera melaporkan setiap bencana.
BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Pengairan diminta menyiagakan personel dan peralatan.
Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah tak ragu menetapkan kembali status tanggap darurat.
“Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat,” kata Tito.
Status itu dibutuhkan agar penanganan tidak terhambat prosedur tender yang panjang. Belanja Tidak Terduga bisa langsung dipakai dan bantuan kementerian/lembaga lebih cepat turun.
Tito juga meminta bupati dan wali kota menyiagakan BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta stok logistik Bulog.
Banjir ketujuh dalam sebulan di Pidie Jaya
Di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, banjir datang berulang. Air kiriman dari hulu masuk sekitar pukul 19.00 WIB, Minggu (15/11), dengan ketinggian 50 sentimeter sampai 1 meter.
“Pasca banjir tadi malam, ini banjir yang ketujuh kalinya dalam bulan ini,” kata Geuchik Dayah Usen, Zulbahri.
Menurut Zulbahri, air meluap ke permukiman karena sungai dangkal dan menyempit. Tanggul darurat dari tanah juga jebol. Banjir makin parah jika luapan Sungai Krueng Merdu bertepatan dengan pasang air laut.
Kini 75 KK tinggal di hunian sementara, sekitar 23 KK menumpang di rumah kerabat, dan sekitar 10 KK menyewa rumah. Sebanyak 8–10 KK bertahan di desa, biasanya di lantai dua atau loteng.
“Kalau warga melihat kondisinya sudah mulai mau hujan, mereka langsung berangkat ke huntara,” ujarnya.
Zulbahri sendiri sudah hampir setahun mengontrak rumah di luar desa. Lumpur di rumahnya mencapai sekitar 150 sentimeter.
“Rumah kami selama dari banjir 2025 itu belum bisa diperbaiki karena terus meluap air sungai,” katanya.
Ia meminta pemerintah membenahi sungai lebih dulu sebelum membangun tanggul permanen.
“Intinya yang perlu disampaikan, sungai harus fokus pada normalisasi, pengerukan, dan perluasan kembali kepada dasarnya,” tegasnya.
Sedimentasi dan bantuan BNPB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR, meninjau banjir di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam, Selasa (17/11).
Ia didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Sugiono menilai sedimentasi sungai yang tinggi memperparah banjir sehingga normalisasi harus jadi prioritas. Sedimen sisa banjir bandang tahun lalu masih besar, bahkan sejumlah jembatan yang sudah dibangun kembali hanyut lagi.
“Dan proses normalisasinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Sugiono.
Kementerian PU akan memperbaiki tanggul, membersihkan material banjir, dan menormalisasi sungai. Tanggul darurat akan dibangun dengan konstruksi boulder, sementara normalisasi dilakukan setelah air surut.
Pemkot Subulussalam sudah menyediakan lahan untuk pembuangan material kerukan.
Dalam kunjungan itu, BNPB menyerahkan 1.000 kasur, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, 10 set tenda pengungsi, 10 paket peralatan dapur dan kompor, serta 10 tabung gas.
BNPB juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Aceh dan Sumatera Utara. Gubernur Aceh telah mengajukan permintaan tertulis, sedangkan BNPB menawarkan OMC kepada Gubernur Sumut.
Bagi warga di Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Pidie Jaya, daftar kebutuhan sehari-hari kini berubah: air bersih, tempat tidur di huntara, dan akses jalan yang belum pulih. Enam ruas jalan yang putus di Aceh Tamiang memperlambat distribusi bantuan dan menghambat warga kembali bekerja di sawah.
158 hektare sawah yang terendam di Aceh Tamiang menambah tekanan pangan bagi petani setempat. Sebab, masa tanam berikutnya bergantung pada cepatnya air surut dan perbaikan saluran.
Langkah berikutnya ada di lapangan. Normalisasi sungai menunggu air surut, sementara tanggul darurat konstruksi boulder disiapkan. Operasi Modifikasi Cuaca untuk Aceh dan Sumatera Utara juga menunggu jadwal pelaksanaan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah