Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Habiburokhman Klaim UU Perampasan Aset Tak Akan Jadi Alat Peras Aparat

Habiburokhman Klaim UU Perampasan Aset Tak Akan Jadi Alat Peras Aparat
Habiburokhman Klaim UU Perampasan Aset Tak Akan Jadi Alat Peras Aparat

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan peluang Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat kekuasaan hingga alat memeras oleh aparat penegak hukum sudah tertutup. Pernyataan itu disampaikan Habib usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Rabu (18/11).

“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup,” kata Habib dalam rapat tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu poin yang dipertegas dalam RUU tersebut. Ia menyebut kekhawatiran itu sudah diantisipasi selama pembahasan.

Korban investasi bodong bisa langsung terima ganti rugi

Habib juga menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Artinya, aset pelaku yang disita negara tidak hanya masuk kas negara, tetapi juga bisa dikembalikan kepada korban yang selama ini kehilangan uang. Ini menjadi angin segar bagi korban penipuan investasi yang kerap kesulitan mendapatkan kembali dananya.

Dasco: 87 kali rapat, dibawa ke paripurna terdekat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat menyatakan RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sesuai jadwal, rapat paripurna DPR akan digelar pada Kamis (19/11).

Menurut Dasco, pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah melalui 87 kali rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat sejak September 2025. Rapat mengundang praktisi hukum, kelompok advokat, hingga mahasiswa.

“Sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” katanya.

Rapat pleno itu juga dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej. Dalam rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa naskah RUU ke pembicaraan tingkat dua di rapat paripurna DPR terdekat.

“Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” kata Dasco.

Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dampak bagi korban dan aparat

Bagi masyarakat, pengesahan UU ini berarti payung hukum baru untuk menarik kembali uang korban dari pelaku kejahatan. Selama ini, korban investasi bodong sering hanya bisa melapor tanpa jaminan dana kembali. Dengan mekanisme perampasan aset, negara bisa menyita aset pelaku dan menjualnya untuk mengganti kerugian korban.

Sementara bagi aparat penegak hukum, Habib memastikan ada proteksi agar undang-undang ini tidak disalahgunakan. Ia menyadari kekhawatiran publik soal potensi pemerasan oleh oknum aparat. Karena itu, ia menegaskan peluang itu sudah ditutup dalam RUU yang disepakati.

RUU ini akan menjadi undang-undang bila disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11). Seluruh fraksi di Komisi III sudah menyatakan dukungan, sehingga peluang lolos di paripurna terbuka lebar.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →