Rapat pleno itu juga dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej. Dalam rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa naskah RUU ke pembicaraan tingkat dua di rapat paripurna DPR terdekat.
“Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” kata Dasco.
Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dampak bagi korban dan aparat
Bagi masyarakat, pengesahan UU ini berarti payung hukum baru untuk menarik kembali uang korban dari pelaku kejahatan. Selama ini, korban investasi bodong sering hanya bisa melapor tanpa jaminan dana kembali. Dengan mekanisme perampasan aset, negara bisa menyita aset pelaku dan menjualnya untuk mengganti kerugian korban.
Sementara bagi aparat penegak hukum, Habib memastikan ada proteksi agar undang-undang ini tidak disalahgunakan. Ia menyadari kekhawatiran publik soal potensi pemerasan oleh oknum aparat. Karena itu, ia menegaskan peluang itu sudah ditutup dalam RUU yang disepakati.
RUU ini akan menjadi undang-undang bila disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11). Seluruh fraksi di Komisi III sudah menyatakan dukungan, sehingga peluang lolos di paripurna terbuka lebar.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah