Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

Mendagri: Inflasi 3,23%, Masih Aman di Rentang 1,5-3,5%

Mendagri
Mendagri

Menurut Tito, RUU itu merupakan penguatan dari DPR agar data Dukcapil dipakai sebagai basis perencanaan pembangunan, pengawasan, penyaluran bansos, hingga pelayanan publik. Proses serupa juga berjalan untuk Undang-Undang Satu Data Indonesia, yang basis datanya memakai NIK dari Dukcapil.

“Siapa yang paling rapi, daerah paling rapi menyelenggarakan kedukcapilan, kita berikan penghargaan,” kata Tito.

Belanja daerah dinilai tiap tiga bulan

Pada bagian pertumbuhan ekonomi, Tito menjelaskan tinggi-rendahnya angka menggambarkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga di suatu daerah. Komponen lain yang ikut dihitung adalah investasi serta selisih ekspor dan impor.

Pemerintah pusat, kata dia, mengevaluasi belanja daerah setiap tiga bulan sekali. Temuannya, banyak daerah yang pendapatannya tidak mencapai target dan belanjanya rendah. Uang pun tidak beredar di masyarakat, sehingga ekonomi berisiko melambat.

Karena itu, Tito meminta kepala daerah mencapai pendapatan sesuai target APBD dan membelanjakan anggaran dengan tinggi. Harapannya, uang berputar di masyarakat dan memicu sektor swasta bergerak.

Ia mencontohkan Merauke yang bergerak cepat setelah investasi masuk dan sejumlah proyek besar berjalan. Contoh lain, Mimika yang pertumbuhannya tinggi karena ekspor Freeport, serta Teluk Bintuni dan Papua Barat yang ikut terangkat.

“Makin banyak investasi masuk, seperti tadi Merauke kenapa dapat penghargaan? Merauke langsung bergerak sangat cepat sekali ketika investasi masuk,” ujarnya.

Ekspor tak harus datang dari perusahaan besar. Tito mendorong daerah mengajak UMKM berpikir menjual produk ke luar negeri, misalnya kerajinan kerang di Raja Ampat atau ikan tuna di Fakfak, Raja Ampat, dan Biak. Bukan hanya untuk konsumsi lokal, tetapi berorientasi ekspor lewat hilirisasi, yaitu pengolahan produk sebelum dijual.

Bagi pembaca, angka inflasi 3,23 persen itu menentukan seberapa dalam isi kantong tergerus kenaikan harga. Selama bertahan di rentang 1,5 sampai 3,5 persen, daya beli masyarakat tidak tergerus tajam. Namun, Tito mengingatkan hasil akhirnya bergantung pada 552 daerah yang harus menjaga harga masing-masing.

Program apresiasi pemerintah daerah berprestasi dijadwalkan berlanjut tahun depan. Menteri Keuangan, kata Tito, sudah menyampaikan dukungan anggaran sekitar Rp1 triliunan untuk program itu. Besaran pastinya belum diputuskan, apakah dana dikelola Kementerian Keuangan atau Kemendagri.

“Tahun depan dari Menteri Keuangan udah menyampaikan lebih kurang Rp 1 triliunan juga, entah nanti uangnya di Kementerian Keuangan atau di Kemendagri, tapi programnya insyaallah kita tetap adakan,” ucap Tito.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair