JAKARTA — Pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berjalan di sejumlah provinsi hingga akhir 2026. Programnya beragam, dari pembebasan denda sampai diskon pokok pajak.
Yang perlu dicatat, masa berlakunya tidak seragam. Ada yang tutup bulan ini, ada pula yang baru berakhir 31 Desember.
Provinsi paling longgar saat ini adalah Jakarta. Melalui Bapenda, Pemprov Jakarta membebaskan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejak awal November sampai 31 Desember 2026.
Artinya, pemilik kendaraan di ibu kota punya waktu sekitar enam pekan lagi untuk memanfaatkannya sebelum tahun berganti.
Jawa Timur dan Kalsel segera berakhir
Dua provinsi mesti diantisipasi karena tenggatnya paling dekat. Jawa Timur masih menggelar pemutihan PKB sejak awal Oktober, dan program tahap kedua itu berakhir bulan ini.
Bapenda Jatim menyiapkan enam fasilitas pembebasan pajak daerah. Salah satunya pembebasan tunggakan pokok PKB untuk kendaraan roda dua yang dipakai pengemudi ojek online (ojol) serta kendaraan roda tiga.
Di Kalimantan Selatan, Bapenda memberi insentif berupa bebas denda pokok, diskon pokok PKB tahun berjalan 50 persen untuk roda empat, serta 20 persen untuk roda dua dan roda tiga. Batas akhirnya 30 November 2026.
Bagi wajib pajak di dua daerah itu, menunda pembayaran pekan ini praktis berarti kehilangan potongan yang nilainya bisa jutaan rupiah untuk kendaraan roda empat.
NTB baru mulai, Jateng dan Lampung menyusul tutup
Bapenda Nusa Tenggara Barat baru membuka program pemutihan PKB pada 6 November 2026. Layanannya mencakup pembebasan denda keterlambatan hingga diskon PKB sampai 10 persen.
Jawa Tengah lebih dulu bergerak. Bapenda Jateng menjalankan keringanan administratif PKB berupa bebas sanksi administrasi dan progresif sejak 21 September, dan akan berakhir 28 Desember 2026.
Ada tambahan di Jateng: bebas biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) untuk periode tahun sebelumnya.
Lampung memilih jalur berbeda. Program keringanan administrasi PKB di sana dimulai awal November dan berakhir 23 Desember 2026, dengan diskon PKB 5–15 persen bagi wajib pajak yang taat.
Wilayah itu juga membebaskan denda dan pajak progresif, memberi keringanan pembayaran tunggakan, serta membebaskan denda SWDKLLJ sesuai ketentuan program.
Pemutihan yang tersisa tahun ini
| Provinsi | Bentuk insentif | Akhir program |
|---|---|---|
| Jakarta | Bebas sanksi PKB dan BBNKB | 31 Desember 2026 |
| Jawa Timur | Enam fasilitas pembebasan pajak daerah | November 2026 |
| Jawa Tengah | Bebas sanksi administrasi dan progresif, bebas SWDKLJJ | 28 Desember 2026 |
| Kalimantan Selatan | Bebas denda pokok, diskon PKB 50 persen (roda empat), 20 persen (roda dua dan tiga) | 30 November 2026 |
| Lampung | Diskon PKB 5–15 persen, bebas denda dan progresif | 23 Desember 2026 |
| Nusa Tenggara Barat | Bebas denda keterlambatan, diskon PKB hingga 10 persen | Bergulir sejak 6 November 2026 |
Kenapa ini penting bagi pemilik kendaraan
Pemutihan pajak memberi dampak langsung ke kantong. Tunggakan yang menumpuk karena denda berbunga bisa lunas hanya dengan membayar pokok.
Untuk kendaraan roda empat di Kalsel, diskon 50 persen dari pokok PKB tahun berjalan memangkas setengah tagihan yang seharusnya dibayar.
Namun ada jebakan administratif yang kerap terlewat. Program pemutihan hanya berlaku di provinsi tempat kendaraan terdaftar, dan masa berlakunya pendek.
Pemilik kendaraan yang menunggu sampai Desember berisiko kehilangan potongan di Jatim dan Kalsel yang tutup lebih dulu. Selain itu, pembayaran yang melewati tenggat tetap dihitung sebagai tunggakan pada tahun berikutnya.
Bagi pengemudi ojol di Jawa Timur, pembebasan tunggakan pokok PKB untuk roda dua menjadi fasilitas yang paling terasa. Beban operasional harian mereka berkurang tanpa harus melunasi denda.
Pemerintah daerah biasanya menempatkan loket khusus atau kanal daring untuk program ini. Wajib pajak disarankan mengecek jadwal layanan di kantor Samsat setempat sebelum datang, karena antrean di akhir periode pemutihan umumnya memanjang.
Setelah 31 Desember, seluruh insentif ini berakhir dan tagihan kembali dihitung dengan denda serta pajak progresif normal.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah