PHK 2026: Jawa Barat Catat 14.694 Laporan, Ini Lima Besarnya

JAKARTA — PHK 2026 paling banyak dilaporkan di Jawa Barat, dengan 14.694 pekerja tercatat terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Oktober. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total 72.336 laporan PHK dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada periode itu.

Jumlah laporan di Jawa Barat setara sekitar 20,31 persen dari total nasional. Banten berada di urutan berikutnya dengan 8.649 laporan, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Angka ini menggambarkan laporan pekerja yang tercatat dalam sistem JKP, bukan jumlah yang sudah final. Pekerja masih dapat mengajukan klaim hingga enam bulan sejak tanggal PHK, sehingga data dalam periode enam bulan terakhir bisa berubah.

PHK 2026 terkonsentrasi di lima provinsi

Data Satu Data Kemnaker menempatkan lima provinsi dengan laporan PHK terbanyak sebagai berikut:

Dalam keterangan di situs Satu Data Kemnaker, Jawa Barat mencatat porsi laporan tertinggi berdasarkan provinsi domisili pekerja. “Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31%,” tulis keterangan resmi tersebut.

Ada perbedaan angka untuk Jawa Timur di bagian uraian dan daftar dalam data yang disampaikan. Daftar lima provinsi mencantumkan 6.574 orang, sementara uraian menyebut 6.547 orang. Angka tabel di atas mengikuti daftar yang disajikan sebagai peringkat lima provinsi.

Industri padat karya ikut terdampak

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut industri garmen dan otomotif sebagai sektor yang paling terdampak PHK di provinsi itu. Dinamika global memengaruhi permintaan pesanan, terutama pada industri padat karya.

Dampaknya terasa langsung bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan perlu mengurus klaim JKP. Catatan provinsi memberi gambaran wilayah dengan laporan terbanyak, sedangkan tenggat klaim enam bulan membuat jumlah untuk periode terbaru masih dapat bertambah atau diperbarui.

Jawa Barat mencatat selisih cukup besar dibanding Banten, provinsi dengan jumlah laporan tertinggi kedua. Sementara itu, laporan dari DKI Jakarta mencapai 5.360 orang, menempatkan ibu kota dalam lima besar wilayah dengan angka PHK terbanyak.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat data untuk Januari hingga Oktober 2026. Karena pekerja masih memiliki waktu mengajukan klaim sampai enam bulan setelah PHK, angka pada catatan periode terbaru masih dapat mengalami pembaruan.