PATI — Pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Asyhari (51), dituntut pidana penjara 16 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri Pati, Selasa (17/11). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Asyhari terbukti melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus pencabulan terhadap santriwati.
Selain hukuman badan, Asyhari dituntut membayar denda Rp100 juta. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Budi Aryono dengan anggota Wira Indra Bangsa dan Dicky Syarifudin. Tuntutan ini menjadi yang terberat bagi terdakwa karena JPU meminta hukuman maksimal sesuai ancaman pasal.
Alasan JPU Minta Hukuman Maksimal
JPU Wanda Iksan Ramadansyah menyatakan tuntutan 16 tahun diambil karena ada sejumlah hal yang memberatkan. Perbuatan Asyhari dinilai bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat. Tindak pidana itu juga menimbulkan trauma psikis bagi para korban.
Faktor lain yang memberatkan, kata Wanda, karena kejadian tersebut berlangsung di lingkungan pendidikan. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para santri justru menjadi lokasi pencabulan.
“Para korban yang hadir di persidangan itu menimbulkan trauma untuk mereka. Kemudian, yang terakhir menjadi pertimbangan kami karena perbuatannya terjadi di lingkungan pendidikan,” jelas Wanda di persidangan.
Dalam pertimbangannya, JPU menyoroti dampak jangka panjang yang dialami santriwati. Trauma yang muncul tidak hanya dirasakan saat peristiwa terjadi, tetapi berpengaruh pada kondisi psikologis korban yang masih berusia muda.
Kuasa Hukum Korban Desak Hukuman Kebiri
Kuasa hukum korban, Ali Yusron, menerima tuntutan JPU. Namun ia meminta majelis hakim mempertimbangkan hukuman tambahan berupa kebiri terhadap Asyhari. Menurut Ali, hukuman itu penting agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas.
“Kami sangat setuju dengan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan tuntutan. Tapi saya juga ingin menyampaikan kepada perangkat hukum, dalam hal ini Kejaksaan Pati, sebetulnya terdakwa ini seharusnya disuntik kebiri,” kata Ali.
Ali menegaskan, para korban mengalami luka dan trauma mendalam akibat perbuatan Asyhari. Ia khawatir jika terdakwa kembali ke tengah masyarakat tanpa efek jera, korban lain bisa berjatuhan.
“Saya mendukung penuh agar disuntik kebiri, agar nantinya kalau sudah keluar tidak bisa melakukan perbuatan seperti yang dialami pada saat peristiwa ini,” tegasnya.
Permintaan hukuman kebiri ini merujuk pada ketentuan UU TPKS yang mengatur pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Hakim memiliki kewenangan menilai apakah hukuman tambahan itu layak dijatuhkan.
Dampak bagi Dunia Pendidikan dan Keamanan Santri
Kasus ini menyoroti kerentanan anak didik di lingkungan pesantren. Orang tua yang menitipkan anak mereka untuk belajar agama tentu berharap pesantren menjadi tempat paling aman. Ketika pengasuh justru menjadi pelaku, kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan ikut terguncang.
Bagi warga Pati dan sekitarnya, proses hukum ini menjadi ujian terhadap penegakan UU TPKS. Tuntutan 16 tahun penjara hampir mendekati ancaman maksimal. Namun, permintaan kebiri menunjukkan harapan agar pelaku tidak diberi ruang mengulangi kejahatan.
Sidang berikutnya masih menunggu agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Majelis hakim akan menilai seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hingga kini, Asyhari masih menjalani proses hukum di PN Pati.
Tuntutan terhadap Asyhari menjadi perhatian karena terjadi di lembaga pendidikan. Vonis yang akan datang akan menjadi tolok ukur seberapa serius negara melindungi santri dari kekerasan seksual.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah