ANTALYA — Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru sekaligus di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (18/11/2026). Ketiga proyek itu tersebar di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan Belitung Timur, dengan total luas mencapai 138 ribu hektare.
Peluncuran dilakukan lewat kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di paviliun Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono hadir langsung dalam acara tersebut.
Yang paling menonjol, proyek di Kalimantan Utara digadang mampu mengompensasi hingga 5,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2) per tahun. Angka itu menjadikannya salah satu proyek karbon biru terbesar yang pernah diklaim Indonesia di forum iklim global.
Rp66 Miliar dari Bank Dunia untuk mangrove Kaltara
Diaz menjelaskan, proyek di Kalimantan Utara mencakup area seluas 43 ribu hektare. Proyek ini bagian dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang dibiayai Bank Dunia dengan dukungan donor Denmark.
“Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (USD). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri dan lain sebagainya,” kata Diaz.
Besaran dana sekitar 4 juta dolar AS itu setara lebih dari Rp66 miliar. Diaz menyebut penghitungan kredit karbon proyek tersebut memakai skema Verra, salah satu standar sertifikasi karbon sukarela yang diakui internasional.
“Akan meng-offset 5,5 juta ton per tahun dengan skemanya vera,” ujarnya.
Dua proyek lainnya dikelola KKP. Kawasan Pantura Jawa mencakup sekitar 81 ribu hektare, sedangkan Belitung Timur seluas 14 ribu hektare. Diaz menilai Belitung Timur punya karakter berbeda karena tidak hanya mencakup mangrove, tetapi juga padang lamun.
“Dan Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi juga mangrove dan padang lamun. Ini jadi sampel yang bagus sekali,” katanya.
Sudah 3,5 tahun berjalan, kini masuk registri karbon
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti menambahkan, proyek M4CR di Kalimantan Utara sudah berjalan sekitar 3,5 tahun. Saat ini proyek itu sedang diproses untuk masuk ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yakni pencatatan resmi unit karbon di Indonesia.
Menurut Nani, pengembangan proyek karbon biru tak boleh berhenti pada potensi ekonomi perdagangan karbon. Manfaatnya harus sampai ke warga pesisir.
“Jadi memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir,” kata Nani.
Nani menyebut hampir 50 persen nilai ekonomi dari karbon biru akan dikembalikan ke masyarakat. Angka itu jadi taruhan penting: jika benar terealisasi, warga pesisir di tiga lokasi tersebut bisa menerima porsi signifikan dari hasil perdagangan kredit karbon.
Dari sisi aturan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini jadi landasan penyelenggaraan perdagangan karbon biru.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menegaskan, nilai ekonomi karbon diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem dan menjadi solusi perubahan iklim.
“Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adalah pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut,” kata Koswara.
Taruhan bagi pasar karbon dan warga pesisir
Bagi pelaku usaha, tiga proyek ini menambah pasokan kredit karbon biru yang bisa diperdagangkan di dalam negeri. Perusahaan yang wajib menurunkan emisi punya opsi baru untuk membeli kredit dari mangrove dan padang lamun, bukan hanya dari sektor energi atau hutan darat.
Bagi warga pesisir, janji pengembalian hampir separuh nilai ekonomi karbon masih harus dibuktikan lewat mekanisme bagi hasil yang jelas. Sejauh ini belum ada rincian teknis soal cara dana itu disalurkan ke desa-desa pesisir di tiga lokasi proyek.
Di sisi lain, angka 5,5 juta ton per tahun baru sebatas perkiraan potensi. Diaz sendiri menyebutnya sebagai kemampuan meng-offset, bukan realisasi yang sudah terverifikasi. Verifikasi inilah yang akan menentukan apakah kredit karbon dari Kalimantan Utara benar-benar bisa dijual dengan harga pasar.
Langkah berikutnya, proyek Kalimantan Utara menunggu proses masuk SRUK. Sementara dua proyek di Pantura Jawa dan Belitung Timur baru saja masuk panggung internasional lewat paviliun Indonesia di COP31.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah