Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

RI Luncurkan 3 Proyek Karbon Biru di COP31, Potensi Serap 5,5 Juta Ton CO2

RI Luncurkan 3 Proyek Karbon Biru di COP31, Potensi Serap 5,5 Juta Ton CO2
RI Luncurkan 3 Proyek Karbon Biru di COP31, Potensi Serap 5,5 Juta Ton CO2

Menurut Nani, pengembangan proyek karbon biru tak boleh berhenti pada potensi ekonomi perdagangan karbon. Manfaatnya harus sampai ke warga pesisir.

“Jadi memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir,” kata Nani.

Nani menyebut hampir 50 persen nilai ekonomi dari karbon biru akan dikembalikan ke masyarakat. Angka itu jadi taruhan penting: jika benar terealisasi, warga pesisir di tiga lokasi tersebut bisa menerima porsi signifikan dari hasil perdagangan kredit karbon.

Dari sisi aturan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini jadi landasan penyelenggaraan perdagangan karbon biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menegaskan, nilai ekonomi karbon diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem dan menjadi solusi perubahan iklim.

“Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adalah pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut,” kata Koswara.

Taruhan bagi pasar karbon dan warga pesisir

Bagi pelaku usaha, tiga proyek ini menambah pasokan kredit karbon biru yang bisa diperdagangkan di dalam negeri. Perusahaan yang wajib menurunkan emisi punya opsi baru untuk membeli kredit dari mangrove dan padang lamun, bukan hanya dari sektor energi atau hutan darat.

Bagi warga pesisir, janji pengembalian hampir separuh nilai ekonomi karbon masih harus dibuktikan lewat mekanisme bagi hasil yang jelas. Sejauh ini belum ada rincian teknis soal cara dana itu disalurkan ke desa-desa pesisir di tiga lokasi proyek.

Di sisi lain, angka 5,5 juta ton per tahun baru sebatas perkiraan potensi. Diaz sendiri menyebutnya sebagai kemampuan meng-offset, bukan realisasi yang sudah terverifikasi. Verifikasi inilah yang akan menentukan apakah kredit karbon dari Kalimantan Utara benar-benar bisa dijual dengan harga pasar.

Langkah berikutnya, proyek Kalimantan Utara menunggu proses masuk SRUK. Sementara dua proyek di Pantura Jawa dan Belitung Timur baru saja masuk panggung internasional lewat paviliun Indonesia di COP31.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya