JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga anak buah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi kasus dugaan korupsi di kementerian itu, Rabu (18/11/2026). Ketiganya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dua di antara pejabat yang diperiksa adalah direktur jenderal. Yakni pejabat berinisial A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain dua dirjen, penyidik memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR. Status ketiganya saksi, bukan tersangka.
Saksi swasta belum hadir
KPK juga memanggil seorang pihak swasta berinisial REY sebagai saksi. Namun hingga pukul 13.04 WIB, Budi menyebut nama saksi tersebut belum tercatat hadir.
Pemeriksaan pejabat tinggi di kementerian yang dipimpin Nusron Wahid ini menandakan kasus dugaan korupsi di sektor pertanahan masih bergulir. Publik menanti apakah status saksi bakal naik jadi tersangka.
Sejumlah nama dari kalangan swasta dan pejabat daerah sudah lebih dulu dipanggil. Pada Senin (16/11), KPK memanggil AAN selaku Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, JID selaku Manajer Pemasaran, YWK selaku Manajer TI dan PR, serta SR selaku Manajer Keuangan perusahaan yang sama.
Di hari yang sama, penyidik memeriksa A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I. Dua pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo, LSP dan YS, juga dipanggil sebagai saksi.
Kakanwil hingga notaris ikut dipanggil
Sehari berselang, Selasa (17/11), giliran sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta menjalani pemeriksaan. KPK memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H dan Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W.
Penyidik juga memeriksa notaris berinisial JSU dan LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex. Tak ketinggalan mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat GJ, Kakantah Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat ZM.
Dari daftar itu terlihat kasus ini menyentuh banyak simpul. Mulai dari kantor wilayah, kantor pertanahan kabupaten, notaris, hingga perusahaan swasta yang diduga terlibat pengurusan hak atas tanah.
Bagi masyarakat, khususnya pemilik tanah dan pengembang di Bogor, Bandung Barat, Jambi, dan Sulawesi Selatan, pemeriksaan ini jadi tanda kasus tak berhenti di satu titik. Sertifikat dan izin pertanahan yang telanjur terbit bisa ikut diuji bila dugaan korupsi terbukti di pengadilan.
Kasus di lingkungan ATR/BPN ini juga mencuat setelah tersangka suap Fahd A Rafiq mengaku menyerahkan Rp70 miliar untuk Muktamar NU. Pengakuan itu menambah daftar persoalan yang membelit sektor pertanahan.
KPK belum membeberkan konstruksi perkara secara rinci kepada publik. Yang jelas, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di Jakarta hari ini. Pemeriksaan berikutnya akan menentukan arah kasus dan siapa yang berpotensi jadi tersangka.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah