Kamis, 19 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Handik Zusen Dipecat Polri Buntut Kekerasan ke Sesama Anggota

Handik Zusen Dipecat Polri Buntut Kekerasan ke Sesama Anggota
Handik Zusen Dipecat Polri Buntut Kekerasan ke Sesama Anggota

JAKARTA — Divisi Propam Polri memecat Kombes Handik Zusen, mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Senin (16/11). Putusan itu dijatuhkan karena ia terbukti melakukan dua pelanggaran kekerasan terhadap sesama anggota Polri.

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu membuat Handik tidak lagi berstatus anggota Polri. Sebelumnya, ia sudah menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 29 hari dan dijatuhi sanksi etika berupa perbuatan tercela.

Propam menilai Handik terbukti melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap personel Polda Riau. Peristiwa itu terjadi saat pelaksanaan tugas Observasi, Surveillance, Wire Tapping, dan Profiling di wilayah hukum Polda Riau.

Pelanggaran kedua, Handik dipersangkakan turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan. Aksi itu berlangsung saat Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan,” ujar keterangan tertulis Propam Polri, Rabu (18/11).

“Serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” lanjut keterangan tersebut.

Dua kasus kekerasan yang menjerat Handik

Kasus pertama menyangkut pembiaran kekerasan terhadap personel Polda Riau. Kasus kedua terkait keterlibatan langsung dalam kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan.

Kedua peristiwa itu terjadi saat anggota Polri menjalankan tugas operasi. Handik saat itu masih menjabat Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.

Sebelum dimutasi, Handik merupakan bawahan Irjen Eko Hadi Santoso yang kala itu menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Eko Hadi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dijatuhi sanksi PTDH.

Putusan terhadap Handik menambah daftar anggota Polri yang kehilangan statusnya akibat pelanggaran berat. Propam menegaskan proses sidang KKEP berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dampak bagi pengawasan internal Polri

Pemecatan Handik menjadi sinyal bahwa pelanggaran kekerasan di lingkungan kepolisian tidak ditoleransi. Bagi masyarakat, putusan ini menunjukkan mekanisme pengawasan internal berjalan, meski kasusnya baru terungkap setelah kekerasan terjadi.

Kasus ini juga menyoroti relasi atasan-bawahan di tubuh Polri. Handik pernah berada di bawah Eko Hadi, yang kini juga sudah dipecat. Dua nama itu sama-sama berurusan dengan Propam dalam perkara berbeda.

Buntut putusan ini, Handik kehilangan jabatan, status anggota, dan hak-hak kedinasan yang melekat. Ia juga tidak bisa lagi bertugas di lingkungan Polri.

Sidang KKEP pada 16 November itu menjadi babak akhir proses etik Handik. Propam belum menyampaikan apakah ada langkah hukum lain setelah pemecatan ini.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →