MERAUKE — Proyek swasembada gula dan bioetanol di Merauke, Papua Selatan, merambah sekitar 560.000 hektare lahan dan melibatkan konsorsium 10 perusahaan. Di balik target produksi, ada masyarakat adat Marind, Yei, dan Muyu yang hidup dari hutan yang sama.
Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya memperkuat ketahanan pangan dan energi, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja.
Tapi ukuran keberhasilan proyek tidak berhenti di luas lahan atau nilai investasi. Ada hak masyarakat yang harus dijaga. Ada hutan dan lahan basah yang menjadi sumber pangan dan obat-obatan warga setempat.
Laporan Greenpeace dan 560.000 hektare lahan
Greenpeace merilis laporan berjudul Sweet Promises, Bitter Reality: Inside the Merauke Sugarcane Project pada 2025. Laporan itu menyoroti rencana pengembangan perkebunan tebu seluas sekitar 560.000 hektare yang melibatkan konsorsium 10 perusahaan.
Laporan tersebut juga menyebut adanya pembukaan lahan dalam skala besar. Temuan ini perlu ditindaklanjuti lewat pengawasan dan pemeriksaan yang transparan.
Yang paling rawan terdampak adalah hutan, lahan basah, dan kehidupan masyarakat setempat. Bagi warga adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sumber pangan, ruang hidup, dan warisan budaya.
Hutan dan wilayah adat juga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sosial dan budaya. Di sana warga mencari makan, meracik obat, dan mewariskan cara hidup dari generasi ke generasi.
Karena itu, perubahan fungsi lahan dalam skala besar berisiko menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dari sekadar perubahan kondisi lingkungan. Ketika akses terhadap tanah dan sumber daya alam hilang, sebagian cara hidup ikut hilang.
Prinsip FPIC dan partisipasi warga adat
Dalam konteks ini, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi kunci. Prinsip itu menekankan tiga hal: masyarakat adat harus mendapat informasi lengkap, dilibatkan sejak awal, dan bebas menyampaikan persetujuan atau penolakan tanpa tekanan.
Pelibatan warga tidak cukup lewat sosialisasi setelah keputusan proyek dibuat. Mereka harus punya ruang untuk memahami dan memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya.
Penelitian Wahanisa et al. (2026) soal PSN dan hak masyarakat adat menunjukkan tiga persoalan yang masih mengganjal. Pertama, pengakuan wilayah adat. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, perlindungan hak.
Ketiganya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek pangan di Merauke. Artinya, keberhasilan proyek belum bisa diukur hanya dari luas lahan yang dibuka atau besarnya investasi.
Kajian Habibi dan Yopan (2026) tentang implementasi PSN pangan dan bioetanol di Merauke juga menemukan adanya kepentingan yang perlu dikelola. Ada agenda pembangunan, ada pula perlindungan sosial-ekologis. Tata kelola proyek butuh koordinasi, keterbukaan, dan pengawasan dari banyak pihak.
Uji tuntas HAM jadi kewajiban perusahaan
Proyek Merauke sekaligus menjadi ujian tata kelola perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah berisiko sosial dan lingkungan tinggi perlu menjalankan uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence).
Mereka juga perlu mengkaji dampak lingkungan secara serius. Bukan sekadar memenuhi formalitas perizinan.
Tanggung jawab pemerintah dan perusahaan berbeda. Pemerintah sebagai regulator memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan ketentuan perlindungan lingkungan serta masyarakat.
Perusahaan sebagai pelaku usaha bertanggung jawab mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memantau dampak sosial maupun lingkungan dari kegiatan operasionalnya.
Dukungan pemerintah maupun status PSN tidak otomatis menghapus kewajiban itu. Perusahaan tidak cukup mengandalkan izin pemerintah. Keputusan investasi dan pembukaan lahan harus mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat dan lingkungan.
Standar serupa sudah lazim di industri perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), misalnya, wajib menerapkan New Planting Procedure (NPP) sebelum melakukan penanaman baru.
Prosedur itu mencakup penilaian dampak sosial dan lingkungan, identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV), penilaian stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS), serta penerapan FPIC.
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga mengatur aspek legalitas, lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ini memberi kerangka yang bisa dirujuk untuk komoditas lain.
Selain sertifikasi, Environmental and Social Due Diligence diperlukan untuk memetakan risiko dan dampak kegiatan usaha sejak tahap perencanaan. Standar kinerja International Finance Corporation (IFC), khususnya Performance Standard 1 tentang penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, bisa menjadi rujukan praktik baik.
Penerapannya bergantung pada ketentuan pembiayaan atau komitmen proyek yang bersangkutan.
Bagi warga Merauke, taruhannya bukan angka produksi. Taruhannya adalah akses atas tanah, hutan, dan cara hidup yang sudah berjalan lintas generasi. Masyarakat bukan pihak yang harus menerima kehadiran proyek, melainkan mitra yang punya hak dan kepentingan untuk dihormati.
Keuntungan perusahaan tidak semestinya dibangun dengan memindahkan beban sosial dan lingkungan kepada masyarakat.
Untuk itu, perusahaan yang terlibat dalam proyek Merauke perlu memastikan kegiatan operasionalnya tidak mengabaikan hak masyarakat adat. Juga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah