Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

BNPB Dipanggil DPR Pekan Depan, Banjir Aceh Jadi Sorotan

BNPB Dipanggil DPR Pekan Depan, Banjir Aceh Jadi Sorotan
BNPB Dipanggil DPR Pekan Depan, Banjir Aceh Jadi Sorotan

JAKARTA — Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi pekan depan. Agenda utamanya membahas langkah pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir di Aceh dan Sumatera.

Pemanggilan itu menjadi sinyal bahwa DPR menilai penanganan bencana belum optimal. Pasalnya, banjir sudah melanda sejumlah wilayah meski musim hujan belum mencapai puncaknya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya sudah lama mengingatkan pemerintah soal risiko ini. Namun, baru pekan depan Komisi VIII punya waktu untuk memanggil Kepala BNPB yang baru.

“Kita sudah mengingatkan dan minggu depan baru punya waktu kita untuk memanggil Kepala BNPB yang baru,” kata Marwan kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Politikus PKB ini menegaskan BNPB harus segera berbenah. Fokusnya bukan lagi perencanaan, melainkan penyelamatan warga di tengah kondisi darurat.

Banjir di Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh

Marwan mengungkapkan Komisi VIII belakangan menerima laporan sejumlah wilayah yang sudah terdampak banjir. Di antaranya Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh.

Yang membuatnya prihatin, banjir itu datang saat musim hujan belum mencapai puncak.

“Ini belum dalam posisi puncak dari musim penghujan. Baru awal sudah seperti itu dahsyatnya,” ujarnya.

Menurut Marwan, potensi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya, aliran sungai sudah tidak ada. Daerah aliran sungai (DAS) kini posisinya lebih tinggi dari rumah warga. Akibatnya, hujan kecil saja bisa memicu banjir.

“Kalau potensi apakah terjadi seperti tahun-tahun lalu, sepertinya iya bahkan bisa lebih dahsyat karena aliran sungai sudah tidak ada,” kata dia.

Dia pun meminta pemerintah, terutama BNPB, untuk bergerak cepat. Menurutnya, upaya mencegah banjir sepenuhnya sulit dilakukan karena akar masalahnya sudah parah. Karena itu, prioritas utama adalah menyelamatkan warga.

“Karena itu kami meminta, saya meminta bahwa pemerintah terutama BNPB untuk segera berbenah. Berbenah dalam kaitan menyelamatkan ini, menyelamatkan warga,” ujarnya.

Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera pernah terjadi pada November 2025. Saat itu, bencana menelan sejumlah korban jiwa.

Kini banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh. Di Aceh Singkil, banjir merendam sepuluh desa di Kecamatan Singkil dan belum surut hingga Kamis (19/11). Tiga desa lain mulai berangsur surut.

“Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Banjir di Aceh Singkil terjadi sejak Jumat (13/11) setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Air sempat meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan. Ribuan warga terdampak.

Minta BNPB Gunakan Teknologi Prediksi Cuaca

Marwan menilai penanganan bencana tidak bisa lagi hanya mengandalkan tanggap darurat setelah banjir terjadi. Pemerintah perlu perencanaan mitigasi yang lebih panjang dan matang.

Dia menyoroti pemanfaatan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah memperkirakan periode puncak risiko bencana. Informasi itu seharusnya jadi dasar menyiapkan langkah perlindungan sejak dini.

“Yang mau kita tanya jelas, ini potensinya akan banjir. Masyarakat ada di mana? kira-kira begitu. Kan apanya, teknologinya sudah sampai. Teknologinya sudah dapat memperhitungkan kira-kira di puncak-puncaknya itu di bulan berapa,” tutur Marwan.

Dia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan warga menebak-nebak sendiri risiko banjir. Jika itu terjadi, kondisi akan memprihatinkan.

“Kalau masih membiarkan masyarakat meraba sendiri, ya itu cukup memprihatinkan buat kita. Nah, itu yang mau kita tanya dalam waktu-waktu segera mungkin bisa kita tanya,” ujarnya.

Rapat pekan depan tidak hanya membahas banjir di Aceh dan Sumatera. Komisi VIII juga akan menanyakan langkah BNPB untuk seluruh wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim hujan.

“Pada dasarnya memang wilayah kita ini sudah menghadapi penghujan semua. karena itu, kita ingin mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB dalam kaitan menyelamatkan warga,” ungkap Marwan.

Dampak bagi Warga di Daerah Rawan

Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan banjir, pemanggilan ini menentukan arah perlindungan mereka. Sebab, keputusan yang diambil BNPB setelah rapat akan berdampak langsung pada kesiapsiagaan di lapangan.

Jika BNPB memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi, warga bisa mendapat informasi lebih awal saat risiko banjir meningkat. Sebaliknya, tanpa langkah konkret, daerah seperti Aceh Singkil, Tapanuli, dan Sumatera Barat tetap menjadi titik rawan.

Komisi VIII berharap rapat pekan depan menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. Apalagi, banjir di Aceh sudah merendam sepuluh desa di Kecamatan Singkil dan belum surut hingga Kamis (19/11).

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cara Melaporkan Penipuan Online dan Hoaks 2026: Cek Rekening, OJK 157