Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Korupsi KBS, Negara Rugi Rp3,27 Miliar

Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Korupsi KBS, Negara Rugi Rp3,27 Miliar
Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Korupsi KBS, Negara Rugi Rp3,27 Miliar

SURABAYA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026. Salah satunya seorang advokat berinisial MM.

Negara ditaksir merugi hingga Rp3,27 miliar. Keempat tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. “Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, Jumat (20/11/2026).

Selain MM, tiga tersangka lain adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, serta EES sebagai anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS.

Bermula dari pengaduan sewa tenant

Punia menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi PD Taman Satwa KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyusul pengaduan dugaan korupsi terkait penyewaan tenant.

Dalam perkembangan penyelidikan, NW dan MN diduga meminta EES mencarikan pengacara untuk mengupayakan penghentian perkara. EES lalu menghubungi MM.

MM diduga meminta uang Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum, plus Rp500 juta untuk mengupayakan penutupan perkara. Dana itu dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan NW dan MN, lalu diserahkan EES kepada MM. Namun, uang tersebut disebut tidak pernah sampai ke penyidik.

Dugaan permintaan uang kembali muncul pada April 2025. Kala itu, MM diduga meminta Rp100 juta dan Rp995 juta saat Kejati Jatim memeriksa pengelolaan keuangan KBS periode 2013-2024.

Kuitansi fiktif dan audit BPKP

Total pengeluaran yang diduga terkait perkara ini mencapai Rp2,41 miliar. Pengeluaran itu diduga ditutupi memakai dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif.

Angka kerugian negara mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada 11 November 2026, yakni Rp3,27 miliar. Nilai itu termasuk pengeluaran operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga disangkakan pasal subsider Pasal 604.

Dampak ke pengelola KBS dan uang publik

Penetapan tersangka menyentuh langsung tiga posisi kunci di PD Taman Satwa KBS: keuangan, operasional, dan pengawas. Artinya, urusan kas dan pengawasan internal kebun binatang tertua di Indonesia itu kini berhadapan dengan penyidikan.

Bagi warga Surabaya, persoalan ini bukan sekadar perkara internal perusahaan daerah. KBS dikelola dengan dana yang bersumber dari anggaran daerah, sehingga setiap rupiah yang tak bisa dipertanggungjawabkan berdampak pada layanan publik dan perawatan satwa.

Kepercayaan mitra dan penyewa tenant juga berisiko terganggu. Sebab, perkara ini justru mencuat dari pengaduan soal penyewaan tenant pada Februari 2025, lalu melebar ke dugaan permintaan uang untuk menghentikan penyelidikan.

Yang paling disorot: aliran dana ke oknum advokat. Uang ratusan juta disebut keluar dari kas perusahaan melalui persetujuan direksi, tetapi tidak sampai ke penyidik. Dokumen kerja sama jasa hukum pun diduga dipakai menutupi pengeluaran itu.

Kejati Jatim masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan tersangka lain. Penyidik punya waktu hingga 8 Desember 2026 untuk menuntaskan penahanan tahap awal keempat orang tersebut.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →