Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

SURABAYA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11) malam.

Keempat tersangka adalah Mochammad Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; Eliya Emi Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta Muhammad Ma’ruf (MM), seorang advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah and Partner.

Menurut Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepanjang 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452. Angka itu hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur nomor PE.03.03/SR-940/PW 13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Kerugian itu berasal dari dua kelompok pengeluaran. Sebagian besar, Rp2.410.000.000, mengalir lewat skema pendampingan hukum. Sisanya, Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, merupakan pengeluaran operasional yang tak bisa dipertanggungjawabkan untuk BBM, pembayaran THR, serta honorarium.

Berawal dari panggilan pemeriksaan Februari 2025

Punia menjelaskan, kasus ini bermula pada Februari 2025. Saat itu direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Nurika dan Nahroni lalu menghubungi Eliya untuk mencari pengacara yang dinilai bisa membantu menangani persoalan tersebut. Eliya memperkenalkan keduanya kepada Ma’ruf agar mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Untuk pendampingan itu, Ma’ruf meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana penutupan perkara Rp500 juta yang bersumber dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS yang kini berstatus saksi, Sutini, diperintahkan mencairkan dana tersebut.

“Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” jelas Punia saat konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).

Pada April 2025, giliran pihak direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023-2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta yang disetujui Nurika dan Nahroni.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →